Pemerintah Segera Evaluasi Ahmadiyah

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, pemerintah akan segera melakukan evaluasi terhadap Ahmadiyah terkait banyaknya kejadian menimpa organisasi itu.

"Semalam sudah ada rakor antara saya, Mendagri, dan Kajakgung. Kita sepakat melakukan evaluasi terkait pelaksanaan SKB tentang Ahmadiyah oleh Ahmadiyah sendiri," katanya di Surabaya, Senin (7/2/2011).

Ketua Umum DPP PPP itu mengemukakan hal itu di sela-sela Musyawarah Wilayah (Muswil) VI PPP Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, yang dihadiri puluhan ulama dan ratusan pengurus PPP se-Jatim.

Menurut dia, SKB tentang Ahmadiyah tidak akan dievaluasi, tapi pemerintah akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan SKB itu oleh Ahmadiyah sendiri terkait banyaknya kejadian menimpa organisasi itu.

"Jadi, kita akan melakukan evaluasi kejadian yang menimpa Ahmadiyah, lalu hasilnya akan disampaikan ke Menko Polhukam untuk dilaporkan kepada Presiden," katanya.

Ditanya kemungkinan pembubaran Ahmadiyah, ia mengaku pihaknya belum berani menyimpulkan ke arah itu, karena ada banyak opsi yang akan dikaji.

"Opsi terpenting yang dikaji adalah sejauh mana Ahmadiyah melaksanakan SKB itu, apakah dia benar-benar tidak menyebarkan ajarannya sebagaimana dilarang dalam SKB itu," katanya.

Untuk itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak anarkis, karena kekerasan untuk dalih apapun dan oleh siapapun serta kepada siapapun itu tidak dapat dibenarkan. "Hindari kekerasan dan perkuat jalur hukum bila ada pelecehan," katanya.

Mengenai kemungkinan Ahmadiyah dijadikan sebagai aliran kepercayaan, ia mengatakan hal itu memang ada dalam opsi. "Opsi itu adalah Ahmadiyah menanggalkan ke-Islamannya terkait ayat-ayat Al Quran yang tidak lengkap, masjid, dan sebagainya," katanya.

Namun, apakah Ahmadiyah bersedia menanggalkan identitas ke-Islaman itu? "Untuk itu, saya juga minta umat Islam untuk menilai Ahmadiyah dalam kaitan ajaran Islam," katanya.