Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya, Hengky Baramuli Datang ke KPK

Kompas.com - 04/02/2011, 09:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang tersangka dalam kasus dugaan suap cek perjalan terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom pada tahun 2004, Hengky Beramuli, akhirnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (4/2/2011).

Hengky datang bersama kuasa hukumnya Andi Kurniawan. Turun dari mobil Kijang hitam dan mengenakan batik lengan panjang ia menampik pemberitaan media yang menyebut ia kabur dari pencarian KPK.

"Saya kan sakit dari hari Jumat (28/1/2011) kemarin. Sebenarnya hari itu saya sudah datang, tapi karena saya sakit, jadinya saya pulang dan tidak diperiksa. Saya sudah mengirimkan surat keterangan dokter kok, dari dokter saya harus istirahat 7 hari," kata Hengky di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (04/02/2011).

Hengky adalah mantan anggota Fraksi Partai Golkar periode 2004-2009. Hingga hari ini KPK telah menahan 23 dari 25 tersangka dalam kasus cek perjalanan. Jumat pekan lalu, KPK menahan 19 orang. Kemudian berturut-turut dalam pekan ini KPK menahan empat tersangka lainnya.

Kuasa hukum Hengky, Andi Kurniawan membantah kliennya sengaja kabur dari KPK. "Hari Senin, saya datang ke KPK, untuk mengantarkan surat izin Hengky. Saya minta izin Hengky masih sakit. Dari penyidik KPK sendiri yang menawarkan untuk pemeriksaan hari Jumat ini jam 10. Tapi, dari berita media dikatakan Hengky kabur. Tidak kabur kok, buktinya kami datang sebelum jam 10," tegas Andi.

Menjawab pertanyaan mengenai penyidik KPK yang tidak menemukannya di rumahnya, Hengky menjawab, ia memiliki beberapa rumah. "Saya heran, kesepakatan dengan KPK tanggal 4 saya datang, kok saya dibilang kabur. Mungkin mereka salah aja. Mereka datang ke rumah kediaman saya dan di rumah itu kosong, hanya satu pembantu. Saya beristirahat di rumah keluarga saya, rumah anak saya di Cireundeu. Saya punya rumah ada 2-3 kok. kalau cuma cari satu ya enggak dapat dong," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com