Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: KPK Harus Tutup Mata

Kompas.com - 30/01/2011, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menutup mata dalam menangani kasus dugaan suap cek perjalanan yang menyeret 25 politisi. KPK diminta tidak melihat warna partai politik para tersangka.

"Yang penting buat saya adalah, 'dewi keadilan' itu harus tetap tutup mata. Jadi KPK juga harus tutup mata. Jangan KPK melihat warna partai, ukuran uang, kekuatan politik, pokoknya tutup mata saja," kata Anies saat menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat, Minggu (30/1/2011).

Dikatakan Anies, upaya penahanan terhadap 19 dari 24 politisi DPR oleh KPK jangan dilihat sebagai proses perang politik. Dewan Perwakilan Rakyat-pun, tidak boleh pandang bulu dalam menyikapi dugaan suap ini. "Partai pun harus melihatnya siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan. Jangan melihatnya ini teman atau lawan," katanya.

Menurut Anies, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat tarik menarik untuk menentukan status quo antara lembaga yang melawan korupsi dengan pihak yang melawan lembaga tersebut. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK, kata Anies, mendapat serangan dari pihak yang ingin mempertahankan status quo-nya.

"KPK itu dia berperang jadi bukan berapa jumlah yang ditangkap. Bukan hanya itu. Tapi dia bisa mendapatkan serangan balik dri mereka yang mempertahankan status quo," ujar mantan anggota Tim 8 itu.

Seperti diberitakan, KPK telah menahan 19 politisi DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka dugaan suap cek perjalanan dalam pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Upaya penahanan KPK ini menimbulkan kritikan dari anggota dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com