Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Saja Inisiator Hak Angket?

Kompas.com - 25/01/2011, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan resmi diajukan oleh 30 anggota DPR, Senin (24/1/2011) kemarin, kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Tiga puluh anggota yang berasal dari sembilan fraksi di DPR tersebut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dan prasyarat pengajuan hak angket. Siapa saja para inisiator hak angket ini?

Berikut ini adalah 30 inisiator hak angket perpajakan :

Fraksi Partai Demokrat : 1. Soeciptjo 2. Harry wicaksono 3. Didi Irawadi Syamsuddin 4. Peter Zulkifli 5. Hj. Himatul Aliyah 6. Achsanul Qosasih 7. Gde Pasik Swardika 8. Diana Anwar

Fraksi PDIP : 1. Eva K Sundari 2. Rahardi Zakaria 3. Eddy Mihati 4. T. Gayus Lumbuun 5. Ganjar Pranowo 6. Hendrawan Supratikno

Fraksi Golkar : 1. Bambang Soesatyo 2. Nudirman Munir 3. Basuki T Purnama 4. Dewi Asmara Oetoyo 5. Aziz Syamsuddin 6. Deding Ishak

Fraksi PKS : 1. TB Soenmandjaja 2. Bukhori Yusuf

Fraksi PKB : 1. Lukman Eddy 2. Baharudin Anshory 3. Ottong Abdurrahman

Fraksi PAN : 1. Mardiana Indraswati

Fraksi PPP : 1. Ahmad Yani

Fraksi Gerindra : 1. Desmond Mahesa 2. Rindoko Dahono Wingit

Fraksi Hanura : 1. Syarifudin Suding

Pimpinan DPR dijadwalkan akan menggelar rapat khusus untuk membahas usulan hak angket ini pada hari Rabu (26/1/2011) besok. Jika disetujui, usulan akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah DPR hari Kamis dan disahkan pada rapat paripurna pekan depan, jika disepakati oleh seluruh fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com