Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UKP4: Tak Capai 100 Persen, Rapor Merah

Kompas.com - 04/01/2011, 21:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, capaian program kerja menteri dan lembaga selama setahun harus terwujud 100 persen. Apabila tidak tercapai 100 persen, maka rapor kinerja menteri dan lembaga atas rencana aksi yang ditetapkannya sendiri tidak tercapai atau akan menjadi merah. Namun, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggunakan rapor merah kementerian dan lembaga atas hasil penilaian UKP4 atau tidak untuk penilaian kinerja kabinet, tergantung pada Presiden Yudhoyono sendiri.

Hal itu ditegaskan oleh Kuntoro saat ditanya pers sebelum maupun setelah rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (4/1/2011). "Laporan UKP itu tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet, akan tetapi berhubungan dengan kinerja kementerian dan kembaga atas rencana-rencana aksi yang dulu ditetapkannya sendiri," tandas Kuntoro.

Menurut Kuntoro, jumlah rencana aksi yang ditetapkan 47 kementerian dan lembaga sebanyak 369 recana aksi yang harus diselesaikan. "Nah, rencana aksi itulah yang satu per satu diikuti oleh UKP4 selama setahun ini. UKP4 kemudian mengukuti sasaran aksi kementerian dan lembaga. Apakah sasarannya itu tercapai atau tidak?" tambahnya.

Kuntoro menambahkan, "Harusnya, sampai akhir tahun ini, capaiannya kinerjanya 100 persen. Kalau salah satu rencana aksi di kementerian dan lembaga tidak tercapai, ya merah."

Namun, lanjut Kuntoro, UKP4 tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Presiden terkait hasil evaluasi yang dilakukannya itu. "Kita tidak memberikan konsekuensi apapun. Itu urusan Presiden yang menentukan. Saya juga tidak tahu apakah itu jadi benchmark atau tidak. Itu, benar-benar hak Presiden untuk menggunakan laporan UKP4 atau tidak menggunakannya," paparnya lagi.

Lebih jauh, Kuntoro, menegaskan, malam ini pukul 24.00 Wib, merupakan deadline atau batas waktu penyerahan laporan evaluasi program kerja para menteri ke UKP4. "Ya hari ini ditunggu, akan tetapi deadline-nya malam ini pukul 24.00 WIB," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kuntoro mengakui laporan evaluasi kinerja setahun para menteri akan diserahkan kepada Presiden Yudhoyono pada awal Januari 2011 atau 4 Januari mendatang.

Pernyataan Kuntoro tentang evaluasi program kerja akhir tahun para menteri mengundang pertanyaan kemungkinan adanya reshuffle kabinet di awal tahun ini meskipun Kuntoro mengaku tidak tahu menahu soal reshuffle kabinet itu.

Saat ditanya apakah artinya, jika Selasa malam ini laporan kinerjanya sudah diterima UKP4, besok Rabu laporannya diserahkan kepada Presiden Yudhoyono, Kuntoro menjawab, "Ya, tidak. Kita butuh waktu dua atau tiga hari lagi untuk menganalisisnya kembali sebelum disampaikan kepada Presiden."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com