Di Trotoar Kita Berdemokrasi

Yulia Sapthiani & Lusiana Indriasari

Ciri kota yang demokratis bisa dilihat dari trotoarnya. Sejauh mana kota besar seperti Jakarta memperlakukan para pejalan kakinya? Suatu sore di seputaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Ike Noorhayati, seorang karyawan bank, bersama teman-temannya tampak asyik makan tahu gejrot di trotoar, di dekat pusat perbelanjaan mewah yang ada di bundaran itu.

Bagi Ike, nongkrong di trotoar yang lebarnya mencapai 5 meter itu terasa menyenangkan. Ia bisa berkumpul bersama teman untuk melepas lelah sambil menikmati suasana senja ditemani semilir angin.

”Rasanya seperti nongkrong di tempat minum kopi di Eropa,” kata Ike.

Selain nongkrong, Ike juga suka berjalan-jalan menyusuri trotoar dari kantornya menuju tempat makan siang. Di trotoar ini pula tumbuh berbagai komunitas beranggotakan para perantau dari luar Jakarta. Mereka membentuk ikatan sosial setelah sering berinteraksi di trotoar.

Trotoar yang dibangun di sepanjang Sudirman-Thamrin, tempat Ike nongkrong, merupakan proyek yang dikembangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2002-2007. Setelah itu proyek ini mandek. Tidak ada lagi pembuatan trotoar baru di Jakarta.

Ketika sedang berkunjung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Sustainable Jakarta Convention tahun 2009, mantan Wali Kota Bogota, Kolombia, Enrique Penalosa, mengungkapkan, trotoar yang nyaman adalah elemen dasar bagi sebuah kota yang demokratis.

”Di trotoar, masyarakat dari berbagai kelas sosial dan ekonomi bertemu dalam status yang sama, sebagai pejalan kaki,” kata Penalosa.

Ruang interaksi sosial

Di mata arsitek lanskap Nirwono Joga, trotoar merupakan ruang interaksi sosial warga kota. Bukan hanya interaksi antarmanusia, melainkan juga interaksi manusia dengan lingkungan kotanya. ”Hanya dengan berjalan kaki, orang bisa mencium bau rumput, menghirup udara segar, atau merasakan percikan air mancur di taman kota,” tutur Joga.