Gayus: Boleh Kok Terima Uang dari WP

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Gayus Halomoan Tambunan mengklaim hartanya senilai Rp 28 miliar yang tersimpan di 21 Bank Panin dan BCA diperoleh secara legal dengan cara yang biasa dilakukan oleh di Direktorat Jenderal Pajak.

"Boleh. Yang saya tahu, sepanjang tidak bertentangan dengan pekerjaan kita dan tanggung jawab kita sehari-hari, boleh," ucap Gayus saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2010).

Pernyataan itu disampaikan Gayus ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Albertina Ho apakah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diperbolehkan menerima uang dari wajib pajak (WP). "Jadi menurut Saudara tidak melanggar aturan?" tanya Albertina. "Yang saya tahu, sepanjang tidak bertentangan dengan pekerjaan, menurut saya boleh," kata Gayus lagi.

Gayus menjelaskan, harta itu ia terima ketika melakukan tiga pekerjaan. Pertama, kata Gayus, ia diminta mengeluarkan surat ketetapan pajak PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) tahun pajak 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2005. Ketetapan pajak PT KPC ditahan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Gambir selama satu tahun. "Saya dapat 500.000 dollar AS," kata Gayus.

Pekerjaan kedua, ucap Gayus, membantu mempersiapkan WP PT Bumi Resources untuk menghadapi sidang banding tahun pajak 2005. "Antara lain buat surat banding, surat bantahan, termasuk meeting dalam rangka pihak Bumi Resources maju dalam sidang banding dan tanya jawab dengan saya," urainya.

"Itu supaya (Bumi Resources) menang (di sidang)?" tanya Albertina. "Bukan, supaya siap dibanding. Menang atau tidak, majelis hakim yang memutuskan. Dari situ saya terima 1 juta dollar AS," jawab Gayus.

Pekerjaan ketiga, tambahnya, ia diminta oleh Alif Kuncoro untuk me-review apakah pembetulan pajak yang dibuat oleh PT KPC dan PT Arutmin tahun pajak 2006 dan 2007 sesuai dengan aturan. Pembetulan pajak itu dalam rangka sunset policy.

"Saya review dan saya bilang sudah sesuai. Kalau mau diubah, saya tidak berwenang, saya tidak ikut-ikutan. Terus, saya serahkan kembali dan saya dapat imbalan 2 juta dollar AS," kata dia.

Seperti diberitakan, awalnya PPATK mencurigai dana di rekening Gayus lantaran tidak sesuai dengan profil dia sebagai PNS. PPATK kemudian melaporkan hasil analisisnya (LHA) ke Bareskrim Polri.

Kemudian, Gayus dijadikan tersangka korupsi dan pencucian uang yang kemudian direkayasa oleh penyidik Polri dan beberapa pihak lain, seperti Andi Kosasih dan Lambertus. Hingga saat ini, belum terbukti adanya rekayasa di kejaksaan.