Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Monarki, Kesalahan Strategi SBY

Kompas.com - 30/11/2010, 12:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengibaratkan Keraton Kesultanan Yogyakarta sebagai bentuk monarki akhirnya memicu polemik di media massa.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hal ini bukti kesalahan strategi komunikasi Presiden. Dikatakan Burhanuddin, terkait perdebatan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi persoalan hanya pada poin apakah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sebaiknya dilakukan melalui penunjukan langsung atau pemilihan umum.

Sementara terkait keistimewaan DIY, hal ini sudah diakui oleh RUUK DIY. "SBY telalu memberi ruang tafsir seolah-olah dia menggugat keistimewaan Yogyakarta. Seharusnya Presiden langsung fokus ke persoalan terkait satu pasal yang sudah sekian lama tertunda karena tidak ada kesepakatan antara pemerintah-DPR, yaitu tentang pemilihan kepala daerah. Namun, poin ini tak langsung disasar SBY. Sebaliknya, dia justru muter-muter soal monarki," kata Burhanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (30/11/2010).

Ketika menyebut kata monarki, sambung Burhanuddin, Kepala Negara seharusnya memperjelasnya. Dalam ilmu dasar politik, ada dua jenis monarki. Pertama, monarki absolut yang tidak sejalan dengan demokrasi. Kedua, monarki konstitusional yang sejalan dengan demokrasi.

Perdebatan soal konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY sebenarnya tak perlu terjadi jika Presiden bertemu langsung dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan berdiskusi langsung.

Burhanuddin membantah dengan anggapan sebagian pihak bahwa SBY mempersoalkan keistimewaan DIY lantaran Sultan kini aktif di organisasi Nasional Demokrat pimpinan politisi Surya Paloh.

Perdebatan soal perlu atau tidaknya pemilihan langsung gubernur DIY telah bergulir sejak periode pemerintahan SBY-Jusuf Kalla pada 2004-2009. "Waktu itu, Pak JK secara terang-benderang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah, termasuk Yogyakarta, harus dilakukan secara langsung. Akhirnya, perdebatan langsung masuk kepada substansi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

    Nasional
    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

    Nasional
    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

    Nasional
    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

    Nasional
    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

    Nasional
    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

    Nasional
    Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

    Nasional
    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

    Nasional
    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

    Nasional
    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

    Nasional
    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

    Nasional
    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

    Nasional
    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

    Nasional
    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

    Nasional
    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com