Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Visa Olimpiade Astronomi Diatasi UKP4

Kompas.com - 22/11/2010, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Presiden Boediono meminta Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membantu memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan ke-6 Asian-Pacific Astronomy Olympiad (AP AO) di Kabupaten Tolikara, Pegunungan Tengah Karubaga, Provinsi Papua, akhir November hingga awal Desember 2010.

Khususnya, soal izin keimigrasian setelah salah satu peserta Olipiade Astronomi dari Bangladesh gagal ikut akibat tidak mendapatkan visa masuk ke Indonesia. Dua peserta lainnya, Kirgistan dan Kazakstan, juga masih sulit mendapatkan visa hingga saat ini ini.

Juru Bicara Wapres, yang juga Staf Khusus bidang Media Massa Yopie Hidayat, seusai mendampingi Wapres Boediono menerima panitia dan 15 peserta APAO, Senin (22/11) di Istana Wapres, Jakarta, saat dihubungi Kompas, membenarkan Wapres telah meminta bantuan UKP4 untuk memperlancar pengurusan keimigrasian hal itu.

Sebelumnya, saat Wapres menerima panitia dan peserta APAO, Yohannes Surya, pendiri Surya Institute, meminta dukungan Wapres untuk memperlancar kedatangan perwakilan negara-negara peserta mengikuti olimpiade tersebut, khususnya dalam proses keimigrasian para peserta.

"Mohon dukungan Pak Wapres atas kedatangan anak-anak peserta Olimpiade Astronomi sebagai wakil luar negeri, yang hingga kini masih ada sedikit masalah (perizinan) untuk mengikuti olimpiade," ujar Yohannnes.

Bangladesh ditolak masuk

Kepada Kompas, Yohannes mengakui, hingga kini, masih ada masalah mengenai izin mendapatkan visa masuk ke Indonesia, khususnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ma nusia.    

"Kedatangan sejumlah peserta masih ada masalah sedikit dari Imigrasi. Jadi, mereka kesulitan untuk datang ke sini. Kedua negara itu adalah Kyrgiztan dan Kazakhstan. Padahal, mereka tidak ada masalah. Sekarang kami terus mengupayakan supaya mereka juga mendapatkan visa," ujar Yohannes.

Menurut Yohannes, Bangladesh, sebagai salah satu negara peserta Olimpiade Astronomi, telah mengundurkan diri sebelumnya. Sebab, mereka tidak dapat visa masuk. Bangladesh tidak diizinkan masuk, karena Banglade sh dinilai satu negara yang statusnya 'harus diperhatikan', jelas Yohannes.

Yohannes mengaku selain menyampaikan permohonan langsung, panitia juga menyampaikan surat resmi ke Sekretariat Wapres untuk bantuan keimigrasian tersebut.

Sebelumnya, saat silaturahim dengan panitia dan 15 peserta Olimpiade Astronomi, Wapres didampingi Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dan Pelaksana Tugas Seswapres Eddy Purwanto.

Lebih jauh, pilihan Kabupaten Tolikara sebagai lokasi penyelenggaraan Olimpiade Astronomi disebabkan, Tolikara terletak di atas pegunungan. "Tak hanya langitnya yang bersih karena tidak ada polusi, akan tetapi juga tidak ada cahaya lampu kota, yang bisa mengganggu observasi saat perlombaan," jelas Yohannes.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com