Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Datangi Polda untuk Gelar Perkara

Kompas.com - 19/11/2010, 16:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW kembali mendatangi Polda Metro Jaya dengan agenda gelar perkara kasus penganiayaan aktivis ICW, Tama Satria Langkun, pada 8 Juli 2010.

"Kami datang karena katanya ada titik terang dari kasus penganiayaan Tama, sekaligus ada gelar perkara dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi akan menyampaikan proses penyelidikan yang mereka lakukan," kata Emerson Yuntho, Wakil Ketua ICW, kepada wartawan di depan gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jumat (19/11/2010).

Menurut Emerson, kedatangan kali ini merupakan lanjutan dari audiensi yang telah berlangsung pada Selasa (16/11/2010) dengan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar. "Kami juga mempertanyakan sejauh mana penyelidikan dari polisi karena kasus ini sudah empat bulan lebih berjalan," katanya.

Emerson mengatakan, pihaknya akan mendorong polisi supaya tak hanya menyelidiki kasus Tama terkait permasalahan individunya. "Dari tim investigasi yang dibentuk KontraS, kasus Tama ini erat dengan aktivitas Tama sebelumnya, yakni pengungkapan 'Rekening Gendut Perwira Polri' yang dimuat di majalah Tempo," ujarnya.

Ditanya mengapa Tama yang menjadi sasaran penganiayaan sekelompok orang, Emerson mengatakan bahwa Tama ikut dalam tim pengungkapan rekening gendut perwira Polri. "Selain tergabung dalam tim, Tama juga sering mengeluarkan statement di media, jadi dia menjadi target," ungkapnya.

Seperti diberitakan, Tama dianiaya sekelompok orang seusai menonton sepak bola Piala Dunia di sebuah kafe di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (8/7/2010). Ia dianiaya empat pria yang menaiki motor saat menuju rumahnya di Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

    Nasional
    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

    Nasional
    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

    Nasional
    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

    Nasional
    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com