Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Hari Kinerja Timur Jadi Perhatian

Kompas.com - 27/10/2010, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal Timur Pradopo resmi menjabat sebagai Kepala Polri, hari ini, Rabu (27/10/2010). Dalam upacara serah terima jabatan Kepala Polri dia berjanji akan menjalankan revitalisasi Polri selaras dengan program Kabinet Indonesia Bersatu II.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani mengatakan, pihaknya akan mengawasi kinerja Kapolri baru terutama dalam seratus hari pemerintahannya. Menurut Ahmad Yani, DPR bisa saja mencabut rekomendasi atau persetujuannya atas jabatan Kapolri untuk Timur jika kinerja Timur dalam seratus harinya tersebut dinilai buruk.

"(DPR) berhak memberikan atau mencabut rekomendasi. Kita akan lihat kinerjanya. Selama seratus hari, kita akan lihat kinerjanya, langkah pertama, kedua, ketiga, itu alat ukur kita," ujar Ahmad Yani usai upacara serah terima jabatan Kapolri di Mako Brimob.

Meskipun demikian, Ahmad Yani menilai Timur adalah pilihan terbaik saat ini untuk menjabat Kapolri. "Pak Timur saya kira secara jenjang kepangkatan, kemampuan, bagus, patut dicontoh. Dia pilihan terbaik itu Pak Timur saat ini. Saya harap kita bisa memberi dukungan terhadap komitmen dia," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar yang juga hadir dalam upacara serah jabatan menilai bahwa Timur dapat melanjutkan kerjasama yang baik antara Kemenhukham dan Kepolisian.

Patrialis berharap Timur dapat menjalankan pendekatan hukum yang baik selaras dengan pendekatan Hak Asasi Manusia. "Kita harap kerjasama kita semakin baik. Kalau di perspektif Kementrian kami, tentu pendekatan hukum hrus selaras dengan HAM. Tidak boleh mengabaikan pendekatan HAM," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com