Muluskah Jalan Timur?

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini  menjadi puncak penantian atas sosok pengganti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komjen Timur Pradopo, akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Muluskah jalan Timur?

Suksesi Kapolri kali ini lebih riuh dari sebelumnya. Nama Timur muncul pada saat-saat akhir. Sebelumnya, dua kandidat kuat yang diprediksi menjadi pilihan Presiden adalah Komjen Imam Sudjarwo dan Komjen Nanan Soekarna.

Ketua Kompolnas Djoko Suyanto mengatakan, Presiden mencermati dinamika di masyarakat terhadap dua nama sebelumnya. Pilihan terhadap Timur dilakukan untuk meredam polarisasi yang terjadi.

Dukungan terhadap Timur dipastikan mengalir dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). Setidaknya, hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi III asal Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, dan anggota Komisi III asal Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Bambang bahkan memastikan, Timur akan lolos. "Soal lolos, pasti. Karena Setgab sudah setuju. Apalagi Setgab mendominasi. DPR ini hanya stempel saja," kata Bambang, dua hari lalu.

Ruhut, yang juga menjabat Juru Bicara Partai Demokrat, mengungkapkan, Setgab solid mendukung Timur. "Setgab pasti solid. Kalau enggak mau solid, enggak usah masuk Setgab," ujarnya.

Masukan dari Komnas HAM bahwa Timur diduga melakukan pelanggaran HAM berat, dikatakan Ruhut, tak valid dan tak akan mengganjal langkah Timur. "Aku ini pernah jadi lawyer Pak Timur. Pelaku sejarah. Informasi Komnas HAM tidak valid," kata Ruhut.

Meski demikian, masukan tersebut akan tetap dikonfirmasikan. Timur, masih menurut Ruhut, juga akan ditanya mengenai penyelesaian kasus rekening gendut dan kasus Gayus.

Namun, pendapat berbeda dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III asal Fraksi PKS, Fachri Hamzah. Dikatakan Fachri, nama Timur tidak pernah disuarakan di Setgab. "Belum tentu lolos atau mulus karena dinamika tetap ada," ujarnya.

Anggota Komisi III asal Fraksi PDI-P, Trimedya Panjaitan, mengatakan, partainya hingga saat ini belum menentukan sikap, apakah akan menyetujui calon yang diajukan Presiden tersebut. Sikap PDI-P akan ditentukan setelah melihat hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Politisi PDI-P lainnya, Eva Kusuma Sundari, mengakui, sebagai kekuatan minoritas, partainya terkepung dengan kekuatan koalisi. "Kalau koalisi sudah oke, mau kita ada ganjalan apa pun enggak ada gunanya. Jalan tengah, mungkin kita akan menyetujui tapi dengan sejumlah catatan," kata Eva.