Menag: Tidak Ada Revisi PBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan tidak akan melakukan revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri tentang Tata Cara Pembangunan Rumah Ibadah, apalagi berniat mencabutnya.

Menurut dia, PBM justru merupakan instrumen untuk menjaga kerukunan di antara umat beragama di Indonesia. "Tidak ada revisi," tegasnya sebelum mengikuti rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Senin (20/9/2010).

Menurut politisi PPP ini, PBM berfungsi sebagai koridor yang jelas untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati perbedaan yang ada. Suryadharma menjelaskan,  masyarakat akan cenderung bebas bertindak tanpa koridor ini.

"Kalau itu tidak ada, di masyarakat akan jadi bebas-bebas saja dan siapa pun bisa melakukan apa pun. Tetapi, kalau ada koridor kan tidak sembarangan melakukan apa saja," paparnya.

Suryadharma mengatakan memang ada masukan untuk mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk dalam membuat jumlah minimal dukungan warga sebagai syarat pembangunan rumah ibadah.

Namun, menurutnya, angka yang ditetapkan sekarang, yaitu 60-90 orang, merupakan jumlah yang moderat. Jauh lebih sedikit daripada syarat jumlah kepala keluarga yang sebelumnya ditetapkan.