Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato SBY Cocok untuk Dubes Malaysia

Kompas.com - 02/09/2010, 09:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal konflik Indonesia dan Malaysia sangat mengecewakan masyakat.

"Kita semua menduga Pak SBY akan berpidato sebagai pemimpin dari satu bangsa yang perasaan dan harga dirinya terinjak-injak dan merasa dihina oleh perlakuan tidak sopan dari negeri tetangga dari waktu ke waktu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya," kata Ray Rangkuti, Jakarta, Kamis (2/9/2010).

Ray merasa apa yang disampaikan Presiden SBY di hadapan petinggi TNI pada Rabu (1/9/2010) malam bukanlah pidato sebagai Presiden Indonesia. Pidato itu lebih terlihat jika SBY adalah duta besar Malaysia di Indonesia.

Pidato Presiden justru menceritakan bagaimana pentingnya ekonomi Malaysia bagi Indonesia dan harus diperlakukan dengan sopan meski Malaysia memperlakukan hal yang sebaliknya kepada kedaulatan NKRI ini.

"Saya merasa yang berpidato bukan presiden Indonesia, tapi duta besar Malaysia di Indonesia yang tengah memaparkan alasan-alasan historis, ekonomis, politis, dan diplomatis mengapa Malaysia tetap penting bagi Indonesia," tegas Ray.

Sangat disayangkan, lanjut Ray, pidato yang lebih cocok dubes Malaysia itu justru disampaikan Presiden SBY di hadapan petinggi TNI, Markas TNI Cilangkap, Jakarta. "Sejatinya, bunyi pidato tersebut cukup dibacakan di kantor Kedutaan Besar Malaysia atau paling jauh di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia," katanya.

Bagi Ray, apa yang disampaikan Presiden tak memberi jawaban atas sejumlah pertanyaan yang selama ini menanti jawaban tegas.

Misalnya, mengapa ada barter petugas KKP dengan 7 pencuri ikan dari Malaysia, mengapa seolah-olah Presiden ragu bahwa tempat kejadian perkara tersebut benar-benar wilayah kedaulatan Indonesia. "Dengan sendirinya hal ini membiarkan Malaysia untuk kembali melakukan pengakuan bahwa tempat perkara tersebut adalah wilayah sengketa," ujarnya.

Selain itu, sangat disayangkan Presiden tidak meminta Pemerintah Malaysia yang selayaknya meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan meminta kembali tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia untuk diproses hukum di Indonesia. "Khususnya meminta maaf kepada tiga petugas KKP dari Indonesia," tandasnya. (Tribunnews/Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

    Nasional
    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

    Nasional
    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

    Nasional
    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

    Nasional
    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

    Nasional
    Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

    Nasional
    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

    Nasional
    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com