Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Ingin SBY Sosialisasikan PLTN

Kompas.com - 24/08/2010, 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 28,7 persen dari 3.000 responden menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan sosialisasi mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Keinginan masyarakat tersebut tampak dalam hasil jajak pendapat yang dilaksanakan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di 22 daerah di Jawa dan Bali pada Mei-Juni.

"Yang menarik adalah, masyarakat yang menginginkan Presiden sosialisasi, tolonglah Presiden menjelaskan melalui pidatonya atau apa," ujar Ibnu Hamad, peneliti ahli dari lembaga penelitian Tridakomi Andalan Semesta yang juga Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia, saat memaparkan hasil penelitian untuk Batan di Kantor Batan, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Sebagian masyarakat tersebut ingin Presiden menyampaikan sepatah kata mengenai dampak pembangunan PLTN terhadap lingkungan, jaminan keamanannya, serta rencana pembangunan PLTN.

Ibnu mengatakan, menurut jajak pendapat, pemahaman masyarakat mengenai PLTN masih sangat rendah. "Sangat paham 1,1 persen, cukup paham 18,9 persen, kurang paham 51,2 persen, tidak paham 28,9 persen," katanya.

Sebanyak 97,5 persen responden mengaku belum pernah mendapat sosialisasi nuklir dari Batan. "Sosialisasi sebagian besar dari media, terutama televisi," kata Ibnu.

Padahal, menurut Ibnu, jika sosialisasi ditingkatkan, akan lebih banyak masyarakat yang menerima rencana pembangunan PLTN. Adapun sosialisasi yang ideal, menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi UI itu, adalah melalui pemberitaan media yang proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian Batan melalui lembaga penelitian Tridakomi Andalan Semesta, sebanyak 57,6 persen responden di Jawa dan Bali menerima rencana pembangunan PLTN. Angka penerimaan tertinggi datang dari wilayah Denpasar, sedangkan terendah datang dari daerah Pati dan Kudus. Jajak pendapat dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan sampel yang dipilih acak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com