Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Gelar Empat Putusan Pilkada Sumut

Kompas.com - 11/06/2010, 08:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat (11/6/2010), akan menggelar empat putusan perkara terkait pemilihan kepala daerah yang semuanya berlangsung di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan informasi dari Biro Humas MK, keempat sidang itu diagendakan dibacakan secara bersama-sama di ruang sidang pleno Gedung MK sejak pukul 09.00 WIB.

Empat perkara pilkada itu adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kota Medan, PHPU Kota Binjai, PHPU Kota Sibolga dan PHPU Kabupaten Serdang Bedagai.

Pemohon PHPU Medan adalah pasangan calon wali kota/wakil wali kota Arif Nasution/Supratikno.

Sementara pemohon PHPU Binjai adalah pasangan Dhani Setiawan Isma/Meutya Viada Hafid, sedangkan pemohon PHPU Sibolga adalah pasangan Afifi Lubis/Haloman Parlindungan Hutagalung.

Kemudian, pemohon PHPU Serdang Bedagai adalah tiga pasangan calon bupati/wakil bupati, yaitu Idham/Benhard Sihotang, Chairullah/Helfizar Purba, serta Aliman Saragih/Syamsul Bahri.

Sebanyak 244 pilkada diagendakan digelar di berbagai daerah di Tanah Air pada tahun 2010.

Ketua MK Mahfud MD memperkirakan, sekitar 25-50 persen dari hasil pilkada tersebut akan digugat ke MK.

Dalam menghadapi banyaknya perkara PHPU, sembilan hakim konstitusi telah dipecah menghadapi tiga panel majelis yang masing-masing terdiri atas tiga hakim konstitusi.

Dengan cara demikian, maka berbagai perkara terkait pilkada tersebut dapat digelar dalam jangka waktu yang bersamaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com