Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Pendapat Rombongan

Kompas.com - 29/05/2010, 11:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebelum mendarat di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (29/5/2010) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta anggota rombongan yang menyertai perjalanannya ke Norwegia untuk secara sukarela memberikan pendapat tertulisnya tentang aktualisasi Pancasila pada masa sekarang ini dan masa datang.

Pendapat itu akan menjadi masukan bagi Presiden Yudhoyono yang akan menyusun pidato tentang Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni mendatang, di Gedung MPR, Senayan.

Permintaan itu disampaikan Presiden saat berbicara kepada seluruh anggota rombongannya dari kabin VIP Pesawat Kepresidenan Airbus A-330-300 Garuda Indonesia, Sabtu pagi. Menurut Presiden, pada 1 Juni nanti, ia bersama Ketua MPR Taufiq Kiemas akan berpidato mengenai Hari Lahirnya Pancasila.

Dalam catatan Kompas, pidato peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni ini merupakan pidato pertama yang akan diberikan oleh Ketua MPR dan Presiden. Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 2010, juga tercatat sebagai pertama kalinya acara ini dirayakan secara resmi oleh MPR dan pemerintah.

Menjelang Indonesia merdeka Juni 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk membicarakan dan menyusun dasar-dasar negara, termasuk Pancasila. Selain Bung Karno atau Ir Soekarno, yang berpidato tentang Dasar Negara Pancasila pada 1 Juni 1945, tercatat juga Mohammad Yamin yang ikut menyampaikan pikiran-pikirannya dan mewarnai terbentuknya dasar-dasar negara.

"Saya meminta jasa Saudara untuk menuliskan pandangan tentang Pancasila sekarang ini dan bagaimana aktualisasinya pada masa datang. Tulisan itu diharapkan tidak lebih dari baris. Lima baris saja, itu sudah cukup," pinta Presiden, seraya mengucapkan terima kasih dan berdoa agar anggota rombongan mendapat amal dan berkah melalui pandangan tertulisnya itu.

Seusai menyampaikan permintaannya itu, staf Rumah Tangga Kepresidenan membagi-bagikan kertas folio kosong kepada anggota rombongan, termasuk para wartawan yang menyertai perjalanan Presiden selama empat hari di Norwegia untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim dan Hutan (Oslo Climate and Forest Conference/OCFC) dan pertemuan bilateral RI dan Norwegia tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reduction emmisions from deforestation and degration/REDD+) di Oslo, Norwegia.

Setelah pendapat tertulis anggota rombongan dikumpulkan staf rumah tangga, staf Sekretaris Pribadi Presiden Jauhari Arifin ikut membantu mengumpulkan untuk diserahkan kepada Sekretaris Pribadi Presiden Edywan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com