Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Kenaikan TDL 10 Persen

Kompas.com - 27/04/2010, 20:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII DPR mengisyaratkan menyetujui kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10 persen per Juli 2010.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Selasa (27/4/2010), mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) direncanakan tidak berlaku bagi semua jenis pelanggan dengan pemakaian daya 450 VA dan 900 VA.

"Kenaikan hanya berlaku bagi pelanggan berdaya mulai 1.300 VA ke atas dengan besaran kenaikan yang sama, yakni sebesar 10 persen," katanya. Namun, Dito mengatakan, skema tersebut baru merupakan simulasi untuk menutupi kekurangan subsidi listrik sebesar Rp 4,8 triliun.

Simulasi dilakukan saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh pada Selasa dini hari.

Menurut dia, keputusan resmi Komisi VII DPR baru akan ditetapkan setelah melakukan pembahasan TDL kembali dengan pemerintah. "Keputusan TDL sudah harus diambil dalam satu bulan ini," katanya.

Dito menjelaskan, pemerintah sebelumnya mengusulkan kenaikan TDL rata-rata sebesar 15 persen per Juli 2010. Sesuai skenario tersebut, terdapat pengurangan subsidi listrik sebesar Rp 7,29 triliun. Namun, DPR keberatan dengan rencana pemerintah tersebut.

"Setelah dilakukan penyisiran kembali, didapat tambahan subsidi sebesar Rp 2,4 triliun dari optimalisasi pajak migas dan penerimaan negara bukan pajak," katanya.

DPR akhirnya menyetujui tambahan subsidi dalam RAPBN Perubahan 2010 sebesar Rp 2,4 triliun atau totalnya menjadi Rp 56,15 triliun.

Dito melanjutkan, guna menutupi kekurangan subsidi Rp 4,8 triliun, maka akan dilakukan kenaikan TDL. "Exercise yang dilakukan adalah tidak menaikkan TDL pada pelanggan 450 VA dan 900 VA, dan menaikkan 10 persen bagi pelanggan mulai 1.300 VA ke atas," katanya.

Menurut dia, kenaikan TDL sudah tidak terelakkan menyusul kekurangan pasokan gas yang dihadapi PT PLN (Persero). "Tidak ada opsi lain lagi, selain kenaikan TDL," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com