Perang pada Mafia Kehutanan Dimulai

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum agar meneliti kembali vonis ringan bagi pelaku pembalakan liar menjadi isyarat dimulainya perang pada mafia hukum di sektor kehutanan. Genderang perang ditabuh di tengah kehancuran hutan di negeri ini.

Vonis ringan bagi pembalak liar layak dipertanyakan. Ini setidaknya tecermin dari 92 kasus pembalakan liar yang ditangani penegak hukum, 49 kasus pelakunya divonis bebas, 24 pelaku dihukum ringan (hanya dua tahun), dan 19 pelaku dihukum sangat ringan (1 tahun) (Kompas, 17/4).

Sebagai data pembanding, berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2005-2008, dari 205 pelaku utama pembalakan liar kelas kakap, yang diadili hanya 19,51 persen. Sisanya, 80,48 persen, adalah pelaku kelas teri (sopir, operator, dan petani). Dari pelaku kelas kakap yang diadili, 82 persen divonis bebas. Untuk pelaku kelas teri, sekitar 66 persen divonis bebas, 21 persen divonis di bawah setahun, 7 persen divonis 1-2 tahun, dan 5 persen divonis di atas 2 tahun.

Kondisi penegakan hukum di sektor kehutanan jelas memprihatinkan di tengah kondisi 48 juta hektar dari 133 juta hektar hutan Indonesia dalam kondisi kritis. Jumlah itu belum termasuk kawasan hutan yang rusak parah atau tidak berhutan lagi. Kementerian Kehutanan juga mencatat, laju penggundulan hutan Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, sekitar 39 juta hektar hutan Indonesia yang kondisinya masih baik tengah terancam ekspansi sawit, pertambangan, dan konversi untuk peruntukan lain. Padahal, dengan kerusakan hutan yang ada saat ini, setiap hari setidaknya memunculkan satu bencana. Kerugian ekonomis dari bencana yang timbul akibat penghancuran hutan sekitar Rp 27 triliun per tahun. Nilai itu belum termasuk kerugian dampak ekologis dan sosiokultur.

Kerusakan hutan tak dimungkiri meningkatkan risiko bencana. ”Sejak dikepung perkebunan kelapa sawit, Kota Jambi semakin sering banjir. Kecenderungan yang sama terjadi di sejumlah kota di Kalimantan Barat dan Riau,” kata Kepala Departemen Mitigasi Risiko Sosial dan Lingkungan Sawit Watch Norman Jiwan (Kompas, 7/4).

Ironi

Praktik mafia hukum menjadi ironi di tengah usaha pemerintah untuk menekan pembalakan liar dari 3.168 meter kubik pada tahun 2010 menjadi 594 meter kubik pada 2020. Target yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen.

Kehadiran Koalisi Anti Mafia Kehutanan yang beranggotakan ICW, Walhi, Sawit Watch, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dan Sylva Gama yang berinisiatif melaporkan indikasi praktik mafia hukum sektor kehutanan di Riau seperti menjadi batu ujian pertama bagi Satgas. Mereka melaporkan 12 pejabat negara yang diduga terlibat mafia hukum yang mengakibatkan dihentikannya penyidikan 14 kasus kejahatan kehutanan pada 2008.

Pejabat negara yang ditengarai terlibat adalah dua perwira Mabes Polri yang pernah bertugas di Riau, satu pejabat Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, empat bupati, dan empat mantan kepala dinas kehutanan. Kasus itu juga melibatkan dua perusahaan besar (penampung) dan 14 perusahaan yang memasok kayu ilegal.