Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan Bebas Gayus Dikebut Semalam

Kompas.com - 21/04/2010, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Putusan vonis bebas pada perkara dugaan penggelapan dan pencucian uang dengan terdakwa pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan oleh Pengadilan Negeri Tangerang ternyata dikebut semalam saja. Padahal, jumlah uang pada kasus tersebut sangat banyak, Rp 370 juta.

Hal ini terungkap ketika dua anggota hakim perkara tersebut, Haran Tarigan dan Bambang Widyatmoko, berbicara kepada para wartawan seusai diperiksa oleh Komisi Yudisial, Rabu (21/4/2010) di Gedung KY, Jakarta.

Haran mengatakan, nota pembelaan terdakwa diterima tanggal 10 Maret 2010. "Setelah diterima, majelis hakim melakukan musyawarah pada tanggal 11 Maret. Saat itu, diputuskan pembacaan putusan dilakukan tanggal 12 Maret karena ketua majelis hakim Muhtadi Asnun cuti tiga minggu untuk keperluan umroh bersama keluarga," ujar Haran.

Dia menambahkan, tidak baik jika pembacaan putusan harus menunggu Asnun menunaikan ibadah umroh.

Sementara itu, ketika ditanya mengapa putusan vonis diagendakan hari Jumat, Bambang mengatakan, hal tersebut tidak menyalahi ketentuan hukum acara. Padahal, di PN Tangerang, hari Jumat lazimnya digunakan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan lalu lintas. Lazimnya pula, PN Tangerang tidak menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan pada hari Jumat.

Seperti diwartakan, Asnun sempat mengaku bertemu dengan terdakwa Gayus pada tanggal 9 Maret dan 12 Maret 2010. Pada pemeriksaan oleh KY pekan lalu, Asnun mengaku menerima uang Rp 50 juta terkait perkara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com