Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Lanjutan Eksaminasi Munir

Kompas.com - 16/04/2010, 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terus mendorong pelaksanaan rekomendasi hasil eksaminasi atas proses hukum terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Hal ini terus dilakukan Komnas HAM, karena pembunuhan terhadap Munir jelas telah menciderai penegakkan hukum.

"Komnas HAM menyetujui rekomendasi eksaminasi, karena, apapun hasil putusan itu (proses hukum kasus Munir) mencederai keluarga korban," kata Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh saat ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Seperti pernah diberitakan, eksaminasi yang didorong oleh komite aksi solidaritas untuk Munir (Kasum) bersama tim kuasa hukum Muchdi Purwopranjono menghasilkan rekomendasi diperlukannya penyelidikan hingga peradilan ulang atas kasus Munir. Pasalnya, ada beberapa fakta hukum yang tidak dibuat berdasarkan kesaksian persidangan.

Ridha menjelaskan, sebelumnya, Komnas HAM sudah pernah bertemu dengan Polri terkait eksaminasi ini. Namun, dari pertemuan itu belum ada pembahasan signifikan untuk duduk bersama kelanjutan penyelidikan atas kasus Munir. "Bahwa memang penting penyelidikan untuk kasus ini," kata dia.

Ridha menambahkan, disegerakannya pelaksanaan eksaminasi dirasa penting tidak hanya bagi keluarga korban, namun juga demi menegakkan hukum atas terbunuhnya Munir secara tidak wajar. "Putusan (pengadilan) ini ternyata bukan hanya tidak memuaskan tapi mencederai keadilan publik," tandas Ridha.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com