Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Minta SBY Siapkan Dua Pengganti Wapres Boediono

Kompas.com - 19/02/2010, 17:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai membuka siapa yang akan disebut paling bertanggung jawab terkait skandal bail out Bank Century, Rp 6,7 triliun. Melalui salah seorang anggota Pansusnya, Andi Rahmat, fraksinya dalam pandangan akhir akan menyebut nama Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani.

"Nama yang bertanggung jawab akan kita sebutkan, Boediono (Gubernur BI) dan Sri Mulyani (Ketua KSSK). Itu konsekuensi jabatan seseorang. Dalam kasus ini apa boleh buat sebab kita temukan pelanggaran. Kami mengambil kesimpulan berdasarkan data, kami siap buka data itu asal tidak dimuat di koran-koran," kata Andi Rahmat dalam diskusi di DPR, Jumat (19/2/2010).


Dikatakan, bangsa Indonesia sudah tahan dengan tekanan. Saat Soeharto jatuh, katanya, bangsa ini tahan. Begitu juga saat Gus Dur jatuh tidak ada apa-apa dan biasa saja.

"Kadang semua terlalu didramatisir seakan-akan hal buruk akan terjadi. Pemilu 2004 dan 2009 aman dan tidak berdarah-darah. Ada pernyataan kalau Sri Mulyani diganti maka ekonomi rusak, itu bentuk dramatisasi. Saya lebih senang kalau Achsanul Qosasih menjadi Menkeu atau sebagai orang Makassar saya akan setuju jika Amir Syamsudin menjadi wakil presiden," katanya diplomatis.

"Pansus (skandal Bank Century) ini adalah proses biasa, dan kalau ada wakil presiden dimakzulkan maka presiden punya hak untuk mengusulkan dua nama. Tolong kita melihat perkara ini jangan terlalu didramatisir. Nah, lobi itu biasanya menjelang akhir pengambilan keputusan, dan kami mencoba mengimbangi itu. Kami mencoba berkeliling menemui Hasyim Muzadi, Wiranto, dan lain-lain. Yang membuat bangsa ini bertahan adalah semangat demokratis, namun tidak disadari oleh lembaga-lembaga negara," urainya.

"Kami tidak berpikir Boediono akan digantikan siapa, kami akan menjadi apa, yang kita mau adalah check and balances," tandas Andi Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com