Wapres Setuju Cadangan Bencana Dipinjam untuk Bangun Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Boediono dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan bencana Tasikmalaya, Jawa Barat, menyetujui penggunaan dana cadangan bencana sementara di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai Rp 1,3 triliun untuk membangun rumah tahan gempa pasca bencana gempa bumi di Tasikmalaya, awal September tahun  lalu.

Pinjaman dana bencana dilakukan karena jika menunggu dana APBN-P 2010 baru dapat dilakukan pada April mendatang. Padahal, dana yang dibutuhkan sekarang sudah mendesak dikeluarkan.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Syamsul Maarif dalam keterangan pers di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (28/1/2010) sore ini.

Rapat terbatas yang dipimpin Wapres Boediono dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mensos Salim Segaf Aljufrie, dan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, serta Gubernur Jawa Barat Acmad Heryawan.

"Sambil menunggu perubahan APBN 2010 April mendatang, Wapres setujui penggunaan dana cadangan bencana di BNPB dulu. Nanti, dana di BNPB akan ditutup dari dana APBN-P 2010," kata Syamsul.

Dana cadangan bencana di BNPB tercatat Rp 3,5 triliun. Sedangkan penggunaan dana cadangan bencana untuk membangun kembali rumah pasca gempa di Tasikmalaya baru terpakai Rp 217,65 miiar dan dana APBD Provinsi Jawa Barat senilai Rp 240 miliar untuk membangun rumah tahan gempa sebanyak 5.379 rumah yang rusak berat dan 43.980 unit rumah yang rusak sedang.

"Itu baru rumah dan belum sekolah, masjid, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang akan dibangun kembali dengan dana sektoral kementerian dan lembaga," ujar Achmad Heryawan.

Dikatakan Achmad Heryawan, saat ini tercatat masih ada 41.434 unit rumah yang rusak berat dan sebanyak 60.845 unit rumah yang rusak sedang sehingga masih diperlukan dana Rp 1,3 triliun untuk membangunnya kembali.

Total dana rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Tasikmalaya tercatat Rp 3,2 triliun.