Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuartal I 2010, "Titik Didih" Kasus Century

Kompas.com - 01/01/2010, 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Situasi perpolitikan Tanah Air pada tahun 2010 diprediksi akan tetap memanas. Kasus Bank Century yang menyeruak pada akhir tahun 2009 diperkirakan akan mencapai "titik didih" di kuartal pertama 2010.

Pengamat politik Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa kerja Pansus Angket Century yang akan memasuki resume rekomendasi terkait kasus tersebut akan menjadi pemicunya. Pansus Century akan mengakhiri masa kerjanya pada bulan Februari mendatang. Burhanuddin memperkirakan, "titik didih" kasus Century akan mencapai derajat puncaknya medio Januari-April.

"Hal itu disebabkan, Pansus Century akan mengeluarkan rekomendasi final terkait penemuan fakta terkait kasus itu. Kemungkinan, pansus akan meminta perpanjangan waktu kerja. Tetapi, di kuartal pertama sudah akan ada clue siapa saja yang akan menjadi 'korban' (kasus Century)," kata Burhanuddin, Jumat (1/1/2010) kepada Kompas.com.

Turbulensi politik pun, dalam penamatan Burhanuddin, akan berputar dengan kuat. Di saat bersamaan, selain pengungkapan melalui pansus, KPK diperkirakan juga mulai bekerja terkait indikasi korupsi di balik penggelontoran dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Dua penyelesaian secara hukum dan politik akan memasuki titik krusial pada beberapa bulan pertama tahun 2010. "Dan implikasinya akan sangat besar secara politik," ungkap dia.

Pertarungan lingkaran dalam SBY

Secara keseluruhan. Burhanuddin melihat bahwa kasus Century tak bisa dilepaskan dari pertarungan "lingkaran dalam" SBY sendiri, antara kubu politik dan kubu teknokrat. Dari sisi kubu politik, masih adanya "barisan sakit hati" atas terpilihnya Boediono sebagai wakil presiden akan memanfaatkan momentum kasus Century untuk meraih keuntungan secara politik. "Ya, partai-partai non-Demokrat yang punya kekuatan di parlemen, seperti Golkar, PAN, dan PKS yang kecewa karena SBY memilih Boediono," kata Burhan.

Kubu teknokrat adalah kelompok profesional yang menghuni Kabinet Indonesia Bersatu II. Kubu ini tak memiliki basis politik, tetapi dikenal menjadi "tangan kanan" SBY di bidang ekonomi. Namun, jika pertarungan antara kedua kubu ini bisa dilokaliasi, maka dampaknya tidak akan besar. "Kalau bisa dilokalisasi, tidak akan berkembang hingga ke impeachment SBY," ujarnya.

Burhanuddin melanjutkan, partai yang paling keras menabuh genderang kasus Century adalah Golkar. Partai lainnya, seperti PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra, dinilai bermain di bawah genderang yang ditabuh Golkar. Oleh karena itu, menurutnya, Golkar memiliki posisi tawar paling strategis jika ingin mendapatkan manfaat politik di balik keberadaan Pansus Century.

Pimpinan pansus pun dipegang oleh kadernya. "Pansus ini rawan untuk barter kasus dan negosiasi serta deal-deal politik di belakang layar. Maka, kekuatan masyarakat sipil harus bisa mengawasi agar pansus dan kasus Century tidak dijadikan bargaining politik partai-partai," kata Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com