Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP Tidak Aji Mumpung Kasus Century

Kompas.com - 22/11/2009, 20:09 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com- Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan, PDIP tidak aji mumpung dengan adanya kisruh KPK-Polri dan skandal Bank Century yang bisa merugikan citra pemerintahan SBY.

Inisiasi terhadap hak angket di Komisi III yang dilakukan PDIP juga disebutkan hanya menjalankan amanah rakyat. Dia juga menampik tujuannya untuk meng-impeach pemerintahan SBY.

"Kita tidak ada aji mumpung. Bagi PDIP ini adalah menjalankan amanah rakyat atas pertanyaan terhadap apa yang sedang terjadi," katanya usai diskusi di warung daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, katanya, juga sudah merestui sikap anggota DPR dari PDIP meneruskan hak angket terhadap kasus yang sedang menjadi sorotan itu. "Ini bukan soal Century saja, tapi karena persoalan perbankan. Jadi ibu minta agar jalan terus," katanya.

PDIP tidak akan setengah hati dalam memperjuangkan agar kasus Century diusut. Itu pula alasan mengapa PDIP yang mengusulkan atau inisiasi hak angket Century.

Di parlemen, saat ini menurut Ganjar sudah ada 210 wakil rakyat yang setuju hak angket kasus Century. Meskipun jumlah ini bisa berubah karena ada campur tangan partai, dia optimis kemungkinan bertambah juga ada. Sebab, partai juga akan mempertimbangkan reaksi rakyat yang mulai krisis kepercayaan.

Meskipun belum tahu hasil yang akan diraih dari hak angket, setidaknya upaya untuk mengungkap skandal.

PDIP sendiri juga solid. Anggota DPR dari PDIP yang berjumlah 94 orang, 80 di antaranya sudah menyatakan mendukung hak angket. "Dewan kan punya fungsi kontrol. Kalau semua menurut dan tidak ada yang mengawasi pemerintah apa jadinya. Jadi PDIP hanya jalankan fungsi itu," tambahnya.

Di sisi lain, para pemerhati pemerintahan menilai program pemerintahan 100 hari presiden SBY yang meniru-niru pemerintahan ala AS terancam gagal. Sebab pemerintah saat ini dinilai krisis kepercayaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com