Selasa, 21 Oktober 2014

News / Nasional

Syarif Hasan Dorong Koperasi "Go International"

Rabu, 21 Oktober 2009 | 23:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Syarif Hasan tercatat telah menempuh perjalanan panjang untuk menuju posisinya saat ini, Menteri Negara Koperasi dan UKM (Meneg KUKM) Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

Pria kelahiran Palopo, Sulsel, 17-Juni-1949, itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Suami artis Inggrid Kansil itu menempuh rekam jejak sebagai legislator di Komisi XI, Fraksi P-Demokrat, hingga anggota Panitia Anggaran.

Syarif menghabiskan masa sekolahnya hingga bangku menengah atas di Makassar. Ia kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Unkris sampai meraih gelar Master Manajemen. Jejak pendidikannya tidak berhenti sampai di situ. Ayah empat anak itu melanjutkan studi di California State University untuk Magister Business.

Ia dikenal sebagai pria yang cerdas dan gigih dalam memperjuangkan keinginannya. Syarif kemudian menjadi ahli lantaran kesukaannya pada bidang ekonomi bahkan sejak usianya belasan tahun. Hitung-menghitung baginya tidak selalu berarti matematika, tetapi juga ekonomi yang mengajaknya melanglang hingga ke berbagai macam dunia kerja amat bergengsi.

Langkah Syarif dimulai ketika ia bergabung di perusahaan berpengaruh, PT United Tractors. Di perusahaan kondang itu, Syarif sukses membuktikan dirinya sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab dan komitmen tinggi. Ia bertahan di perusahaan yang sama hingga enam tahun lamanya sampai kemudian pindah ke PT Baritha Multi Recon sampai 1985.

Syarif kemudian beralih ke PT IFC Jakarta. Di perusahaan itu, ia bertahan hingga 15 tahun sampai tahun 1990. Kariernya berlanjut di PT Mesa Aparasa sampai detik ini. Sampai saat ini Syarif dikenal sebagai salah satu pengusaha yang gigih dan berkomitmen tinggi.

Di sela-sela kesibukannya, Syarif bertekad mengabdikan diri kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasi rakyat banyak. Baginya partai adalah jalan yang tepat. Dan Demokrat adalah wadah yang dianggapnya mampu memberikan fasilitas itu.

Syarif terbilang aktif hingga kemudian terpilih menjadi wakil rakyat menduduki kursi DPR di Senayan. Ia memperoleh suara lebih dari 20 ribu dari daerah pemilihannya di wilayah Jawa Barat III. Dalam partai, ia sukses menduduki posisi Ketua Fraksi Partai Demokrat. Dan sebagai kader, pria itu dinilai amat potensial sehingga sejak awal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menggadang-gadang Syarif untuk menduduki salah satu posisi menteri.

"Sebagai kader dan putra bangsa saya siap ditempatkan di mana saja untuk mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Syarif Hasan.

Raja Minyak
Syarif Hasan ternama lantaran kiprahnya dalam sektor perminyakan. Bahkan rekan sejawatnya, Sutan Bhatoegana, anggota fraksi PD, semula sempat memprediksikan Syarif bakal menduduki kursi Menteri ESDM atau Meneg BUMN.  "Pak Syarif kan latar belakangnya pengusaha minyak. Karena itu, cocok di ESDM dan BUMN," ujarnya.

Namun, Presiden sejak awal bertekad akan mewujudkan pameo "the right man on the right place in the right time". Dan hasilnya Syarif Hasan sebagai Menteri Negara Koperasi dan UKM.  Ia tidak perlu bertarung untuk memperebutkan posisi Ketua DPR yang memang menjadi hak partainya dan jatuh ke tangan fungsionaris partai, Marzuki Alie.

Syarif pada akhirnya diarahkan untuk berkutat dengan persoalan koperasi dan UKM yang menggunung sampai detik ini.

 Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu berpendapat, pembangunan ekonomi lima tahun ke depan harus mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang kreatif agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memihak pada rakyat.  "Kalau semua itu diterapkan, pekerjaan meningkat sehingga pengangguran turun dan kesejahteraan rakyat semakin tinggi," ujarnya.

Syarif menyatakan bangga jabatan yang segera diembannya hingga lima tahun mendatang berkaitan langsung dengan penciptaan dan penyerapan tenaga kerja. "Menyangkut masalah pekerjaan, pengangguran, kemudian masalah ekonomi rakyat, ini isu strategis," ujar Syarif.

Ia sendiri bertekad mewujudkan pertumbuhan ekonomi kreatif yang sebagian besar komponennya dibangun oleh sektor koperasi dan UKM demi menekan meluasnya pengangguran dan membuka selebar-lebarnya kesempatan kerja.

Payung hukum untuk KSP
 Menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mendatang bukan perkara mudah. Ia dihadang sejumlah persoalan pelik menyangkut koperasi dan UKM. Syarif yang memegang amanat itu dituntut untuk mampu mendorong gerakan koperasi bukan hanya "go local" tetapi juga "go international".

"Meneg KUKM yang baru dituntut untuk mampu mendorong gerakan koperasi untuk go local dan go international," kata Ketua Bidang Kelembagaan dan Organisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Suryo Bawono.

Selama ini koperasi dan UKM mampu berkembang secara mandiri menggunakan produk dan komponen dalam negeri sehingga harus selalu mendapat dukungan hingga mampu bersaing ke pasar global. Selain itu, menteri mendatang dituntut untuk mampu mereformasi kelembagaan koperasi menjadi lebih sehat dan semakin mandiri.  "Khususnya untuk koperasi simpan pinjam, harus segera dibuatkan payung hukum yang jelas," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada menteri terpilih untuk memprogramkan dalam 100 hari pertama kerjanya mempercepat pengesahan  UU Lembaga Keuangan Mikro. Koperasi simpan pinjam (KSP) selama ini di lapangan tidak mendapatkan jaminan operasional dan payung hukum yang jelas.

KSP tidak memiliki lembaga khusus yang mengawasi kinerjanya dan belum pula memiliki lembaga penjamin simpanan. Padahal, banyak KSP yang mampu menghimpun dana simpanan hingga miliaran rupiah.

Menurut Suryo, tanpa adanya payung hukum, mustahil bagi KSP untuk mampu berkembang dan mendapat kepercayaan publik hingga menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang mudah diakses masyarakat.   "UU lembaga keuangan mikro harus diselesaikan secepatnya," katanya.

Meneg KUKM mendatang juga diminta untuk mampu merapikan keberadaan koperasi hingga ke tingkat daerah untuk kemudian membinanya dengan baik. "Kami meminta menteri yang baru untuk menyosialisasikan peran dan keberadaan koperasi di lingkungan masyarakat," katanya.

Ia berpendapat, selama ini koperasi tercitra sebagai gerakan masyarakat kecil yang tidak menjanjikan dan tidak memiliki peran penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, ia meminta agar citra koperasi sesegera mungkin diperbaiki. "Koperasi bukan lembaga politik tetapi lembaga ekonomi seperti PT, CV, ataupun firma," katanya.

Soal siapa menteri yang akan menduduki pos Kemeneg KUKM, pihaknya tidak menilai dari latar belakang dan asalnya.  "Bukan dari mananya yang kami lihat tetapi dari pribadinya. Apakah ia memiliki visi, misi, dan strategi yang baik bagi perkembangan koperasi di Indonesia," katanya.

Menurut dia, Syarif Hasan yang akan menduduki jabatan Meneg KUKM mendatang merupakan tokoh yang pas. "Beliau memiliki visi, misi, dan strategi yang cukup baik dan memiliki keberpihakan pada ekonomi rakyat," demikian Suryo Bawono.


Editor : ksp
Sumber: