Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSF Jamin Sensor "Balibo Five" Secara Independen

Kompas.com - 14/09/2009, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Sensor Film berjanji akan melakukan penilaian terhadap film Balibo Five secara independen. Namun hingga sekarang,  film yang berpotensi mengganggu hubungan bilateral Indonesia-Australia tersebut belum diterima oleh kantor LSF.

"Kami akan melakukan sensor secara independen. Tidak ada intervensi dari pemerintah. Sejak dulu kami juga independen," ujar Kepala Lembaga Sensor Film Muchlis Paeni, Senin (14/9) sore kepada Kompas.com di Jakarta.

Balibo Five merujuk kepada kasus terbunuhnya lima wartawan asing, Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, dan Tony Steward di Balibo, wilayah perbatasan di Timor Leste (dulu Timor Timur) pada tahun 1975.

Ketika itu, kelima wartawan asing tersebut tewas ketika tengah meliput masuknya tentara Indonesia ke Timor Leste. Pemerintah Indonesia mengatakan, kelima wartawan asal Australia, Selandia Baru, dan Inggris tersebut tewas karena terjebak di medan peperangan.

Namun, pengadilan koroner di negara bagian Australia, New South Wales, pada tahun 2007, mengatakan, berdasarkan hasil investigasi, kelima wartawan tersebut dibunuh oleh tentara Indonesia.  Film Balibo Five yang disutradarai Rob Conolly pun mengangkat kisah tersebut berdasarkan fakta di atas.

Sebelumnya, Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah, kepada para wartawan, mengatakan, film tersebut dapat menimbulkan kebingungan. "Namun, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Sensor Film untuk memutuskan apakah film tersebut perlu dilarang," ujarnya, Jumat lalu.

Film tersebut telah diputar di Melbourne International Film Festival pada hari Jumat lalu. Rencananya, film ini juga akan diputar di Jakarta International Film Festival mendatang.

Selain itu, kepolisian Australia kembali mempersoalkan peristiwa Balibo Five tersebut. Kini, mereka tengah melakukan investigasi ulang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Kevin Rudd, pada akhir pekan silam, telah berbicara melalui telepon mengenai dampak investigasi tersebut terhadap hubungan Indonesia-Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com