Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato SBY soal Bom, sebagai Presiden atau Capres?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton kemarin, Jumat (17/7), dinilai menunjukkan ketidakmampuannya untuk memisahkan perannya sebagai Presiden atau sebagai capres dan politisi yang sedang bertarung dalam Pemilihan Presiden 2009.

Di atas podium kebangsaan yang terhormat, SBY dinilai telah menyalahgunakan fasilitas itu demi kepentingan pribadinya dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bertendensi rivalitas dalam Pilpres. "SBY gagal menjadi negarawan tapi justru menggunakan pidato itu dengan menyebarkan asumsi-asumsi untuk mengalahkan dia sebagai capres," ujar Anggota Tim Advokasi Mega-Prabowo, Budiman Sujatmiko dalam keterangan pers bersama Tim JK-Wiranto di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Dengan kondisi ini, Budiman menilai Presiden SBY gagal menjadi seorang negarawan. Hal senada juga ditekankan rekan satu timnya, Arteria Dahlan. Arteria mengatakan untuk kesekian kalinya, SBY keliru menempatkan diri dalam pidato kemarin. Arteria menilai sekitar 60 persen pernyataan SBY kemarin justru lebih terkait nuansa pasca Pemilu dan hanya 30 persen yang terkait insiden kemanusiaan. "Hal-hal itu pun tidak berdasar, cenderung provokatif dan di luar konteks. SBY terkesan ingin menggiring opini bahwa aksi ini terjadi dalam kondisi politik dimana elit sedang tidak harmonis," ujar Arteria.

Menurut Arteria, SBY tak hanya telah melanggar UU namun juga terkena indikasi melanggar konstitusi dan etikanya dlm sumpah jabatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com