Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim JK-Win: Data Intelijen Kok Disebarluaskan?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mempertanyakan maksud Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membeberkan sejumlah fakta dan bukti intelijen dalam pidato kenegaraannya kemarin, Jumat (17/7). Pidato yang disampaikan kepada masyarakat luas ini dimaksudkan sebagai respon Presiden terhadap peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kuningan.

Menurut Koordinator tim advokasi JK-Wiranto, Chairuman Harajap, seharusnya fakta dan bukti intelijen itu tidak dilemparkan ke publik karena hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kita prihatinkan ada info-info yang berupa data intelijen yang dilemparkan ke masyarakat. Kalau benar itu data intelijen, tentu digunakan untuk mengambil kebijakan," kata Chairuman dalam keterangan pers bersama Tim Kampanye Nasional pasangan capres Mega-Prabowo di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Lagipula, menurut Chairuman, data-data itu belum teruji kebenarannya dan seharusnya menjadi dokumen rahasia negara. Oleh karena itu, penyebaran fakta-fakta tersebut ditujukan untuk menyebar rasa takut di tengah masyarakat. "Kalaulah memang sudah ada bukti foto, video tentang seseorang yang memegang senjata api dan terlatih menembak, saya kira sudah cukup bukti utk mencari dan menangkapnya," lanjut Chairuman.

Sementara itu, anggota tim advokasi pasangan Mega-Prabowo, Elza Syarief mengatakan Presiden SBY terlalu cepat berkesimpulan. Pernyataannya bersifat prematur. "Polisi dan intelijen belum secara tuntas mencari tahu tapi Presiden sudah mendahului dengan kesimpulan. Buktinya apa?" tanya Elza.

Selang beberapa jam saja, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri maupun Menko Polhukam Widodo AS segera merilis informasi bahwa ledakan bom Kuningan terkait dengan teroris yang sedang buron Noerdin M Top. "Namun, itu pun masih perkiraan, belum masuk penyelidikan," tandas Elza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com