Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azirwan Tak Ajukan Banding

Kompas.com - 07/09/2008, 21:53 WIB

Laporan wartawan Persda Network Yulis Sulistyawan

JAKARTA, MINGGU - Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan Azirwan pasrah. Azirwan memilih tidak mengajukan upaya hukum Banding atas vonis 2,5 tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada 1 September 2008. "Klien kami memilih tidak mengajukan upaya hukum," ujar kuasa hukum Azirwan, Dorel Almir di Jakarta, Minggu (7/9).

Batas waktu pengajuan upaya hukum untuk Azirwan, sebenarnya baru akan berakhir pada Senin (8/9). Sesuai UU KUHAP,sejak putusan dijatuhkan, maka kesempatan untuk menyatakan Banding selama tujuh hari. Jika dalam kurun waktu tujuh hari tidak ada pernyataan dari terdakwa atau jaksa penuntut untuk Banding, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inchract.

Tim jaksa penuntut Azirwan yang terdiri dari Suwarji, I Kadek Wiradana, Edy Hartoyo dan Anang Supriatna sebelumnya menuntut Azirwan dengan hukuman tiga tahun penjara dan membayar denda Rp 250 juta.

Dorel Almir menjelaskan, keputusan Azirwan tidak mengajukan Banding, bukan berarti menerima saja putusan hakim yang menyatakan dirinya menyuap Al Amien. "Klien kami tetap berkeyakinan bahwa pemberian uang karena ada paksaaan atau tekanan," tegas Dorel.

Azirwan khawatir, jika mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor, maka hukumannya bisa menjadi lebih berat. "Trend atau pola penghukuman di Pengadilan Tinggi Tipikor, selalu naik. Klien kami khawatir hukumannya akan dinaikkan di tingkat Banding. Sampai saat ini, belum ada hukuman di Banding menjadi lebih ringan," jelas Dorel.

Dorel mengatakan, dengan tidak menempuh upaya hukum Banding, kliennya berharap segera diperoleh kepastian hukum bagi dirinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com