Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idul Fitri, Lebih Banyak WNI ke Luar Negeri Dibanding Pulang Mudik

Kompas.com - 05/07/2017, 15:59 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, momen Idul Fitri 1438 Hijriah dimanfaatkan banyak warga negara Indonesia untuk bepergian ke luar negeri.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, pada 2016 tercatat ada 441.340 WNI yang ke luar negeri. Sementara pada 2017 ada 492.523 WNI yang ke luar negeri.

Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan pada periode 18 Juni-3 Juli 2017 atau sekitar seminggu sebelum dan sesudah Lebaran.

"Terjadi peningkatan jumlah keberangkatan WNI ke luar negeri sebesar 10,4 persen," kata Ronny, dalam jumpa pers di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Namun, untuk warga Indonesia yang kembali ke Tanah Air pada periode yang sama, mengalami penurunan di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2016, lanjut Ronny, terdapat 510.021 orang WNI yang kembali ke Tanah Air. Sedangkan pada 2017 ini, hanya 488.267 orang WNI di luar negeri yang kembali ke Indonesia. Sehingga, ada penurunan sebesar 4,4 persen.

Kembalinya WNI dari luar negeri ke Indonesia diperkirakan untuk mudik Lebaran dan mengunjungi sanak keluarganya.

"Kembalinya para tenaga kerja Indonesia untuk mudik ini cukup besar tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini," ujar Ronny.

(Baca juga: Lebaran 2017, Penumpang Bandara Soekarno-Hatta Meningkat 10 Persen)

Kompas TV Pemudik Mulai Berdatangan di Bandara Halim dan Soetta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com