Calon Komisioner Komnas HAM Berafiliasi Ormas Radikal Dinilai Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menganggap wajar jika ada calon komisioner yang berafiliasi dengan kelompok tertentu, termasuk kelompok radikal.

Menurut Pigai, Indonesia merupakan negara dengan multietnis dan beragam bangsa, sehingga Komnas HAM harus mencerminkan keberagaman tersebut.

"Mau mewakili kelompok radikal, mau mewakili kelompok ekstremis, mau mewakili kelompok Kristen, Islam, Papua, Aceh, itu hal biasa," kata Pigai saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

"Karena itu justru kami menginginkan Kombas HAM mencerminkan pluralitas, mencerminkan komisioner yang pelangi. Mengakomodir seluruh kelompok," ujar dia.

Setiap warga negara, menurut Pigai, memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi. Ini termasuk untuk bergabung menjadi bagian dari lembaga Komnas HAM.

"Daripada nanti mereka berteriak di jalanan. Jadi saya kira harus berpikir yang lebih progresif dan rasional lah," tuturnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM, ditemukan fakta bahwa sembilan orang dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal.

(Baca: 9 Calon Komisioner Komnas HAM Terindikasi Berafiliasi dengan Ormas Radikal)

Selain itu, dari aspek independensi, diketahui 13 orang berafiliasi dengan partai politik dan 13 orang berafiliasi dengan korporasi.

Sementara dari segi integritas, lima orang diduga terkait masalah korupsi dan gratifikasi, sebelas orang bermasalah dalam hak kejujuran, delapan orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

"Dari hasil penelusuran rekam jejak diketahui sembilan orang dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan organisasi atau kelompok radikal," ujar Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia Totok Yulianto, salah satu anggota koalisi, saat memberikan keterangan pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2017).

(Baca juga: Fahri Hamzah Usul Keberadaan KPK dan Komnas HAM Dievaluasi)