Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Indikasi untuk Kejahatan, "Money Changer" Ilegal Jadi Incaran Polri

Kompas.com - 05/06/2017, 18:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, money changer ilegal kerap dimanfaatkan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana itu khususnya kejahatan luar biasa seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, korupsi, dan narkotika.

Selama ini, Polri bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam menangani money changer bodong.

"Kami akan lebih menggebrak money changer ilegal karena ada indikasi digunakan untuk kejahatan," ujar Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Sejauh ini, Polri menindak 455 money changer yang tak berizin.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah menyosialisasikan soal larangan money changer ilegal.

Baca: Enam "Money Changer" Jadi Perantara Bisnis Narkoba

BI memberi waktu untuk tertib dan mengurus izin usaha. Hingga saat ini, ada 783 money changer yang tak berizin.

"Itu sudah kami ingatkan, sudah kami pasang pengumuman, pasang poster, dan minta mereka tertib," kata Agus.

Agus mengatakan, banyak penyelundupan barang ke Indonesia yang pembayarannya melalui money changer ilegal.

Hal ini harus ditertibkan agar kesehatan perekonomian Indonesia terjaga.

Selain itu, banyak juga ditemukan perusahaan transfer dana yang tak mengantongi izin resmi.

Biasanya, perusahaan itu menetapkan nilai tukar yang jauh dari rate normal yang merugikan masyarakat. Bahkan, terkadang ada biaya tambahan untuk itu.

"Ini akan kami tertibkan, apalagi sudah ada undang-undang khusus terkait transfer dana yang memberikan ancaman sampai hukuman pidana tiga tahun," kata Agung.

Baca: Polri: Banyak Kejahatan Besar Tersembunyi di "Money Changer"

Selain itu, dalam kerja sama Polri dan Bank Indonesia, diatur juga soal pengamanan Kantor BI hingga pengawasan distribusi uang hingga ke pelosok daerah.

Tito memastikan masyarakat di wilayah pedalaman tak perlu khawatir kesulitan mengambil uang karena polisi akan mengawal petugas Bank Indonesia dalam melakukan distribusi.

"Supaya bisa terjangkau sampai ke daerah-daerab yang sulit dijangkau dari sisi transportasi karena polisi ada di mana-mana, sampai daerah terpencil," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com