Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Umum PKB Usulkan Afi Jadi Duta Pancasila

Kompas.com - 31/05/2017, 19:37 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai egoisme umat beragama masih kental terasa di masyarakat. Langkah antisipatif diperlukan agar intoleran tidak terus meluas.

"Oleh karena itu (nilai-nilai) pancasila jadi relevan. Berbeda agama tetap damai, berbeda agama tetap bersatu, tidak egois," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Graha Gus Dur kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Menurut Muhaimin, tokoh-tokoh muda yang kreatif dan aktif menyuarakan Pancasila harus dimunculkan. Sebab melalui karya yang mereka hasilkan, nilai-nilai Pancasila akan mudah dipahami masyarakat. Misalnya, Asa Firda Nihaya, pemilik akun Afi Nihaya Faradisa, remaja asal Banyuwangi yang statusnya viral karena mengkritik situasi saat ini.

(Baca: 8 Fakta Menarik tentang Afi Nihaya Faradisa yang Jarang Diketahui)

"Orang kayak gini produksi tulisannya harus jadikan dari bagian membumikan Pancasila, dan saya usulkan Afi jadi duta Pancasila resmi yang diusung MPR maupun pemerintah," kata dia.

Muhaimin menambahkan, PKB juga akan mendukung pemerintah yang ingin membentuk Badan Pemantapan Pancasila. Menurut dia, langkah itu menjadi salah satu upaya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

"Pemantapan pancasila, kami dukung agar nilai-nilai pancasila disosialisasikan," ujarnya.

Kompas TV Asa Firda Inayah menjelaskan pemahamannya soal mayoritas dan minoritas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com