Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Evakuasi WNI dari Marawi Belum Memungkinkan

Kompas.com - 29/05/2017, 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses evakuasi untuk 10 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kota Marawi di Filipina, tempat peristiwa baku tembak antara kelompok bersenjata dengan aparat militer Filipina, belum mungkin untuk dilakukan karena operasi militer di kota itu masih terus berlangsung.

"Saat ini belum memungkinkan untuk kita melakukan evakuasi untuk 10 WNI dari Marawi karena memang situasi di sana masih ada operasi militer sehingga sulit untuk kita membawa mereka keluar," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Senin (29/5/2017).

Arrmanatha menyebutkan bahwa di Marawi saat ini ada 10 WNI jemaah Tabligh asal Bandung dan Jakarta yang sedang melakukan Khuruj (meninggalkan rumah untuk ibadah dan dakwah di masjid selama 40 hari).

"Dan satu orang Indonesia lainnya adalah WNI yang menikah dengan orang setempat dan sudah lama tinggal di Marawi. Yang bersangkutan selama ini menjalin kontak dengan KJRI Davao," ujar dia.

(Baca: Tentara Temukan 8 Warga Sipil yang Dieksekusi Militan di Kota Marawi)

Dia menjelaskan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao telah menyiapkan rencana evakuasi jika situasi di Marawi sudah memungkinkan.

Namun, kata dia, sejauh ini rencana upaya evakuasi itu masih belum dapat dilaksanakan karena pemerintah Filipina masih memberlakukan situasi darurat militer di Marawi dan tentara Filipina masih melakukan operasi militer di kota tersebut.

"Sehingga sulit untuk kita memasukkan orang untuk membawa WNI keluar dari Kota Marawi," ucap Arrmanatha.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa kesepuluh WNI jamaah Tabligh yang ada di Marawi dalam keadaan baik dan berada di lokasi yang aman.

"Saat ini para WNI itu berada di daerah yang aman sehingga untuk sementara mereka tetap di sana," ujar dia.

(Baca: Milisi Maute Eksekusi 19 Warga Sipil di Marawi, Total 97 Orang Tewas )

Pihak Kepolisian RI terus berkoordinasi dengan kepolisian setempat di Filipina untuk membantu mengawasi dan memastikan keselamatan para WNI di Marawi.

Pihak KJRI Davao juga terus menjalin komunikasi dengan Kepolisian Provinsi Lanao del Sur di Marawi untuk memberikan perlindungan bagi WNI.

Arrmanatha menambahkan, sejauh ini belum ada informasi mengenai keterkaitan para WNI tersebut dengan kelompok Maute atau ISIS atau kelompok teroris lain yang berhubungan dengan konflik bersenjata di Marawi pada 23-24 Mei 2017.

"Mereka (WNI di Marawi) memiliki dokumen, seperti paspor, yang lengkap dan sudah mendapat izin dari pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan (Khuruj) mereka," ucapnya.

Kompas TV Baku tembak antara tentara dan kelompok bersenjata di Kota Marawi, Filipina, masih berlangsung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com