Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Pembangunan, Pemda Diminta Tak Lupakan Jati Diri Daerah

Kompas.com - 22/05/2017, 13:12 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi percepatan dan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah diingatkan agar melaksanakan program strategis nasional yang sudah ditetapkan.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

"Bagi pemerintah pusat intinya satu. Apa yang jadi program strategis pusat harus dilaksanakan dengan baik. Pastikan perencanaan anggaran dijalankan," kata Tjahjo.

(Baca: Mendagri Minta Pemda Bangun Infrastruktur Pendidikan yang Memadai)

"Program pemerintah pusat harus sukses di daerah. Antar-provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan harus sinergis," ujar dia.

Meski demikian, percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat itu pun diminta tidak melupakan jati diri daerah.

"Ini harus dicek betul dengan baik. Sekarang banyak daerah mau bangun jalan tol. Contoh Indramayu kehidupan warung makan di pinggir jalan habis semua, mati semua," kata dia.

"Itu harus dipertimbangakan semua. Bangun sarana prasarana harus memperhatikan aspek masyarakat," lanjut dia.

(Baca: Kemendagri Minta Pemda Terapkan "E-Government" dalam Layani Publik)

Tjahjo menambahkan, pemerintah daerah juga harus cermat mengeluarkan izin pembangunan.

Walaupun, diakuinya, pemerintah daerah punya kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya.

"Kayak Natuna, jangan sampai salah memberikan izin, salah berikan kewenangan. Natuna itu pusat pertahanan dan perikanan," kata politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Kompas TV Mendagri Tjahjo Kumolo Bicara Soal Vonis Ahok (Bag. 2)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com