JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M Hendropriyono setuju pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang anti-Pancasila.
"Saya memang mengharapkan dibubarkan dan dilarang," ujar Hendro usai mengikuti diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2017).
Hendropriyono mengatakan, kader dan simpatisan PKPI yang menjabat kepala daerah di penjuru Indonesia sudah sepakat untuk juga membubarkan ormas anti-Pancasila di daerahnya.
(Baca: Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)
"Kita harus tahu bahwa semua organisasi yang anti-Pancasila tidak layak hidup di negara Pancasila," ujar Hendropriyono.
PKPI juga sudah memulai melaksanakan diskusi-diskusi kebangsaan. Dalam diskusi, PKPI menghimpun pendapat dan aspirasi dari peserta untuk kemudian dirumuskan sebuah rekomendasi kepada pemerintah.
"Nanti akan dirumuskan action plan, siapa akan melakukan apa. Ya strategi ini dalam lingkup perlawanan semesta terhadap hal-hal yang membahayakan kita semua," ujar Hendro.
Diberitakan, pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan olrh ormas Hizbut Tharir Indonesia (HTI).
(Baca: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)
Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto di kantornya, Senin siang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.