Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Kemenristek Dikti: Konflik Sosial Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 04/05/2017, 22:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Intan Ahmad mengatakan, konflik sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Berdasarkan studi yang telah dipublikasikan, pada 2030 nanti, ekonomi Indonesia dapat mencapai peringkat 10 besar dunia. Namun, kalau kita konflik sosial terus, bisa agak sulit, kita membangun negara dan masyarakat," kata Intan usai membuka simposium internasional bertajuk Peace Journalism and Conflict Resolution in Media di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Akhir-akhir ini, banyak konflik yang timbul di Indonesia yang disebabkan oleh beragamnya latar belakang masyarakat negara.

Intan menegaskan bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang nyata dan warga Indonesia seharusnya bisa menghargai hal tersebut.

"Jangan perbedaan itu malah kita tingkatkan ke level disruptif (bermasalah). Kita tunjukkan bahwa kita adalah negara kesatuan, bahwa kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu adalah negara yang beragam," ucap Intan.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa latar belakang pendidikan akan mempengaruhi cara pikir seseorang, baik dalam segi agama, budaya, dan suku bangsa.

"Nah, kita harus dapat melihat keragaman ini sesuatu yang mustinya bisa kita hargai, bukan menimbulkan permasalahan baru," ujar dia.

(Baca juga: Kapolri Minta Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial)

Intan pun berharap bahwa kampus-kampus yang ada di Indonesia dapat menjadi tempat pembetukan cara berpikir para generasi muda Indonesia dan dapat menghasilkan rakyat Indonesia yang dapat berpikir secara kritis, namun memahami persoalan secara menyeluruh, dan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.

"Di Indonesia ini ada lebih dari 4.400 kampus dan mahasiswanya lebih dr 5 juta. Generasi muda inilah yang harus melihat bagaimana Indonesia kedepannya nanti. Kalau terus menerus timbul masalah-masalah, akan agak sulit bagi kita untuk maju," ucapnya.

(Aria Cindyara/ant)

Kompas TV Doa Lintas Agama Ini untuk Persatuan & Kerukunan Bangsa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com