Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P: Karakter Pilpres dan Pilkada DKI Berbeda

Kompas.com - 20/04/2017, 20:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira menilai, terlalu prematur jika ada pihak yang menyimpulkan hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2017 merepresentasikan Pemilu 2019.

Menurut Andreas, karakter Pilkada dan Pilpres berbeda. Hasil Pilkada DKI, kata dia, tak serta merta berkorelasi dengan perolehan suara Joko Widodo bila nantinya mantan wali kota Solo itu dicalonkan oleh PDI-P pada Pilpres 2019.

"Belum bisa disimpulkan seperti itu, karena karakater Pilpres dan Pilkada DKI berbeda, isu berbeda, luas cakupan wilayah juga beda," kata Andreas melalui pesan singkat, Kamis (20/4/2017).

(Baca: Ridwan Kamil Akui Pilkada DKI Berdampak pada Situasi Politik di Jabar)

Ia menambahkan, setiap pilkada memiliki tantangan dan karakter yang berbeda-beda.

Karena itu, menurut Andreas, tiap kekalahan di pilkada perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi khusus agar tak terulang di daerah lain.

"Begitupun antara Pilkada DKI dan Pilpres tentu juga punya karakter sendiri baik dari segi luas cakupan, isu, maupun tantangannya pasti beda. Meskipun demikian tentu setiap kekalahan harus selalu diwaspadai dan dievaluasi untuk perbaikan ke depan," lanjut dia.

Sebelumnya empat lembaga survei, yaitu Litbang Kompas, PolMark Indonesia, LSI Denny JA, dan SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) telah menampilkan hasil proses hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua pada Rabu (19/4/2017).

(Baca: Wapres AS Soroti Pilkada DKI, Ini Tanggapannya)

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam hitung cepat empat lembaga tersebut unggul suara atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.  

Perbandingan hasil hitung cepat empat lembaga survei ini dihimpun secara bersamaan setelah semua data sampel di lapangan terkumpul 100 persen pada Rabu (19/4/2017) sore.

Kompas TV KPU DKI Jakarta terus melakukan rekapitulasi suara yang mengacu pada hasil hitung TPS yang termuat dalam formulir C1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com