Warga Rumahnya Tergusur karena Proyek KA Bandara Soetta Akan Mengadu ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, yang rumahnya akan digusur untuk proyek KA menuju Bandara Soekarno Hatta tak berhenti dengan upaya mengadu ke Ombudsman RI.

Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran yang mendampingi warga menyatakan, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan meminta menghentikan rencana penggusuran.

"Sangat ingin (temui presiden). Karena proyek strategis nasional penanggungjawabnya langsung adalah presiden," ujar Nasrul di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Nasrul mengatakan, solusi dari masalah ini ada di tangan Jokowi sebagai pemimpin negara. Ia meminta Jokowi serius mengawasi anak buahnya di lapangan.

(Baca: Menengok Perkembangan Pembangunan Stasiun Kereta Bandara di Dukuh Atas)

"Jangan sampai megaproyek ini menjadj proyek kasus korupsi seperti yang lainnya," kata Nasrul.

Rencananya, penggusuran akan dilakukan 9 April 2017 mendatang. Warga dengan pendampingan PBHI akan mencari waktu secepatnya untuk bertemu presiden.

Sebelumnya, mereka telah melapor ke Komnas HAM soal upaya paksa penggusuran itu. Menurut Nasrul, sama sekali belum ada pertemuan antara warga dengan pihak pelaksana untuk membahas masterplan proyek dan kompensasinya. Hasil rekomendasi Komnas HAM pun sudah dikeluarkan.

(Baca: Penampakan Awal Pembangunan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta...)

"Sudah diberi surat rekomendasi supaya pihak-pihak tidak mengambil langkah diluar hukum, terutama melibatkan aparat TNI Polri," kata Nasrul.

Selanjutnya, pihaknya akan mencoba melapor ke Komisi Informasi Publik. Yang mereka permasalahkan yaitu tidak adanya keterbukaan PT Kereta Api Indonesia dalam pembangunan jalur kereta ke bandara.

"Kita bisa gugat ke KIP. Ini kan masyarakat berhak tahu," kata dia.