Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jemaah Calon Haji Diminta Siapkan Dana Pelunasan

Kompas.com - 05/04/2017, 23:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Jemaah calon haji yang tahun ini akan berangkat ke Tanah Suci diminta menyiapkan dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Hal ini disebabkan keputusan soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017 sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan segera diundangkan.

Kepastian penetapan ongkos haji oleh Presiden Jokowi disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4). "Saya barusan (Selasa) sudah cek, rancangan keppres sudah ditandatangani Pak Presiden. Sudah diberi nomor dan sekarang ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan," katanya.

Namun, Lukman belum dapat memastikan kapan keppres yang mengatur tentang BPIH 2017 diterbitkan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu hanya mengatakan, kemungkinan besar keppres itu terbit pada pekan ini.

Isi keppres antara lain mengatur besaran BPIH tiap daerah. Jika dirata-rata, biaya yang harus ditanggung calon haji tersebut Rp 34,89 juta.

Karena keppres akan segera diundangkan, Lukman mengimbau para calon haji menyiapkan dana untuk melunasi BPIH. "Saya pikir sekarang jemaah haji sudah bisa bersiap-siap melunasi BPIH dalam waktu dua-hari ke depan," katanya.

Tingkatkan mutu

Secara terpisah, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Iskan Qolba Lubis, mengharapkan kenaikan BPIH juga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan haji. "Ada 20 hal terkait peningkatan mutu pelayanan haji tahun ini. Misalnya jatah makan harus ditambah dari 24 menjadi 25 kali. Selain itu, tenda-tenda di Arafah juga harus diperbaiki," tuturnya.

Lukman memastikan, pelayanan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah calon haji bertambah 52.200 orang dibandingkan tahun 2016, mutu pelayanan yang dilakukan pemerintah tidak akan berkurang.

Saat ini saja, pemerintah mulai menyiapkan pemondokan bagi jemaah haji di Mekkah ataupun Madinah. Hotel yang disiapkan pemerintah untuk jemaah haji berada kurang dari 1 kilometer dari Masjid Nabawi di Madinah. Untuk pemondokan di Mekkah, pemerintah menyiapkan hotel dengan jarak terjauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram. Pemerintah juga menyiapkan Bus Shalawat untuk mengangkut jemaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram. (NTA/NDY)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 April 2017, di halaman 12 dengan judul "Jemaah Diminta Siapkan Dana Pelunasan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com