Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Pilih Lima Komisioner Bawaslu Periode 2017-2022

Kompas.com - 05/04/2017, 04:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI telah memilih lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 pada Rabu (5/4/2017) dini hari.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting yang diikuti oleh 55 orang anggota.

"Hasil inilah yang akan kami laporkan ke Bamus nanti pukul 12.00 siang," kata Ketua Komisi II Zainuddin Amali di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dua di antaranya merupakan ketua Bawaslu tingkat provinsi, yakni Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Ratna Dewi Petalolo dan Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Abhan.

Ratna mendapatkan suara terbanyak dan dipilih oleh 54 anggota. Adapun Abhan dipilih oleh 34 orang.

Sementara itu, pegiat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Mochammad Afifudin mendapatkan 52 suara.

Di tempat berikutnya, tim ahli Kelompok Kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rahmat Bagja mendapatkan 51 suara.

Kemudian, ada dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fritz Edward Siregar dengan 33 suara.

"Mudah-udahan keputusan ini adalah keputusan terbaik yang kita ambil dan jadi sumbangsih kita dalam penyelenggaraan pemilu. Semoga akan membawa perubahan yang terbaik bagi kebaikan bangsa dan negara," tutur Zainuddin Amali.

Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 14 calon komisioner KPU dan 10 komisioner Bawaslu berlangsung pada 3 dan 4 April.

Selanjutnya, hasil uji kepatutan dan kelayakan akan dibawa ke rapat Bamus dan dibacakan di rapat paripurna DPR, Kamis (6/4/2017).

Kompas TV Bawaslu Lakukan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kampanye
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com