Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persiapan Arus Mudik, Kemenhub Antisipasi 6 Titik

Kompas.com - 04/04/2017, 20:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan telah menetapkan enam titik yang menjadi prioritas pengawasan dalam musim mudik Lebaran 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat untuk momentum lebaran harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Beberapa titik yang kami tetapkan sebagai daerah yang harus kami awasi, ada enam titik. Bandara Soekarno Hatta, Merak, Senen, Pintu Tol Brebes, Batam, dan di Balikpapan," ujar Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

(Baca: Perlancar Arus Mudik, Kemenhub Tambah Kapal Roro di Tanjung Priok)

Ia memprediksi, jumlah angkutan mudik lebaran bakal meningkat, khususnya angkutan udara dan kereta api.

Budi menuturkan, koordinasi juga telah dilakukan dengan Polri untuk pengawasan.

"Secara kelembagaan kami sudah koordinasi dengan Polri dimana kami sebagai koordinator tapi di lapangan yang mengendalikan operasional adalah Polri," tuturnya.

(Baca: Jalan Tol Bertambah, Kepala Korlantas Yakin Arus Mudik Lancar)

Secara khusus, kata dia, kendaraan roda dua menjadi perhatian khusus. Sebab, 80 persen kecelakaan lalu lintas terjadi pada sepeda motor atau kendaraan roda dua.

"Oleh karenanya kami akan memberikan suatu cara yang lebih baik untuk mereka yang akan pulang menggunakan motor, kami naikkan kereta api, truk dan kami naikkan kapal," kata mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu.

Kompas TV Proyek Tol Pejagan-Pemalang tahap dua di Kabupaten Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah baru mencapai 35 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com