Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Top 10 Topik Jawaban Kuis #SepedaJokowi...

Kompas.com - 01/04/2017, 11:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuis #sepedaJokowi resmi ditutup pada Jumat (24/3/2017) lalu. Kini, tim khusus Presiden tengah bekerja untuk memilih siapa 10 netizen yang layak mendapatkan hadiah sepeda.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, total peserta kuis mencapai 112.283. Namun, jumlah jawaban mencapai 119.187 karena ada netizen yang menjawab dengan lebih dari satu kolom komentar.

"Dari angka itu, jumlah yang memenuhi syarat hanya 80.565 akun dari 82.870 jawaban," ujar Bey melalui pesan singkat, Sabtu (1/4/2017).

Tim mencatat, terdapat 10 topik jawaban yang paling banyak diunggah. Topik menghormati perbedaan adalah yang paling banyak jadi jawaban peserta. Jumlahnya 18 persen.

(Baca: Jokowi Bertanya "Seperti Apa Indonesia Maju?", Ini Jawaban "Netizen")

Urutan kedua hingga kelima ditempati topik soal sektor pendidikan (13 persen). bebas korupsi (13 persen), rakyat sejahtera (12 persen) dan pembangunan infrastruktur (12 persen).

Sementara itu, top topik peringkat keenam hingga kesepuluh yakni soal kemajuan sumber daya manusia (8 persen), ketahanan ekonomi dan pangan (6 persen), pemerataan (6 persen), berkeadilan (6 persen) dan menjunjung tinggi Pancasila (5 persen).

"Jika semua dimasukan ke dalam Microsoft Word, jumlahnya luar biasa. Jika semua jawaban dimasukan, ada 14.231 hingga 20.187 lembar. Namun jika hanya jawaban yang memenuhi syarat, 10.510 hingga 14.747 lembar," ujar Bey. Senin (3/4/2017) mendatang, tim menargetkan menyaring jadi 60 jawaban terpilih.

Setelah itu, tim akan menyaring lagi hingga akhirnya diserahkan ke Presiden Jokowi untuk diputuskan 10 jawaban terbaik. Soal kapan tanggal pengumumannya, Bey meminta publik untuk bersabar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com