Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LPSK Akan Pantau Sidang Kesaksian Miryam pada Kasus E-KTP

Kompas.com - 26/03/2017, 11:56 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota komisi II DPR RI Miryam S Haryani membantah seluruh berita acara pemeriksaan (BAP) yang disusun berdasarkan kesaksiannya di tingkat penyidikan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Bantahan itu dilontarkan Miryan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Kamis (23/3/2017) lalu.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri menduga ada tekanan di balik kesaksian Miryam pada persidangan itu.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, telah mencoba menghubungi Miryam melalui telepon dan pesan singkat untuk menawarkan bantuan atau perlindungan. Namun, Miryam belum merespon hal itu.

"Saya hubungi Jumat dan Sabtu usai persidangan. Nomor kontak beliau yang saya dapat tidak aktif. Tadi malam juga belum aktif. Mudah-mudahan kalau beliau belum ganti nomor bisa baca pesan singkat saya," kata Lili saat dihubungi, Minggu (26/3/2017).

Lili mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Divisi Penerimaan Permohonan LPSK untuk berperan aktif memantau persidangan E-KTP. Dalam sidang yang akan digelar pada Senin besok, LPSK akan memantau sidang yang menghadirkan kembali Miryam.

Lili menyebutkan, secara umum, ada indikasi sejumlah nama-nama besar takut namanya disebut oleh Miryam di dalam persidangan.

"Secara umum ke arah sana. Tapi kami belum tahu pasti karena belum ada konfirmasi," ujar Lili.

Dalam persidangan pekan ini, Miryam mengaku telah mengarang semua kesaksian dalam penyidikan karena merasa tertekan. Ia mengaku diintimidasi secara verbal oleh penyidik.

Irene mengatakan, Miryam sempat diperiksa beberapa kali di tingkat penyidikan. Bahkan, Miryam sempat menambahkan keterangan soal pemberian sejumlah uang untuk memuluskan proyek E-KTP. Namun, di persidangan Miryam membantah semua keterangan itu.

Hakim mempertanyakan bagaimana Miryam mengarang cerita hingga begitu detail. Bahkan, dalam BAP, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR RI yang menerima uang beserta jumlahnya.

Kompas TV Sidang lanjutan dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, diwarnai drama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com