Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri dan KPK Diminta Perjelas Status Hukum Paslon di Pilkada DKI

Kompas.com - 24/03/2017, 17:11 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahap pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan berlangsung pada Rabu (19/4/2017).

Dua pasangan calon, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pilihan masyarakat Jakarta saat menggunakan hak politiknya.

Pendiri Nation and Character Building Institute Juliaman Saragih mengatakan, masyarakat Ibu Kota membutuhkan pemimpin yang jujur.

Untuk itu, Saragih meminta penegak hukum memberikan kejelasan status hukum calon kepala daerah itu.

"Pihak kepolisian, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), deklarasi status perkaran masing-masing. Jadi rakyat sudah tahu, 'oh ini pemimpin berisih'," kata Saragih dalam diskusi bertajuk "Mencari Pemimpin Berintegritas: Kegembiraan vs Kepalsuan di Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Sementara Anies Baswedan dilaporan dalam dugaan korupsi pendanaan Frankfurt Book Fair tahun 2015.

(Baca: Anies Pertanyakan Latar Belakang Pelaporannya ke KPK)

Pelapor menyangka Anies menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia dilaporkan ke KPK.

Kemudian, Sandiaga Uno terseret dalam kasus dugaan penggelapan penjualan sebidang tanah, bersama dengan rekan bisnisnya Andreas Tjahjadi.

Ia dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya ke Polda Metro Jaya.

"Dan Djarot dalam kasus Sumber Waras. Ini penting agar masyarakat tahu dalam mencari pemimpin yang berintegritas. Perlu ditegaskan status hukum sebelum masyarakat masuk ke kotak suara," ucap Juliaman.

Selain itu, Juliaman menyayangkan maraknya isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjadi perbincangan di masyarakat.

(Baca: Sandiaga Kembali Dilaporkan ke Polisi oleh Fransiska Kumalawati)

Ia menilai isu tersebut meniadakan evaluasi terhadap visi misi dan program kerja para calon.

"Isu sekunder, SARA, diekspos menjadi utama. Yang primer menjadi terpinggirkan. Di pinggiran Jakarta sangat terasa ketegangan yang seharusnya tidak ada akibat keegoisan politik," ujar Juliaman.

Kompas TV Manakar Dukungan Koalisi Parpol di Putaran Kedua (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com