Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Diingatkan Hati-hati Bicara

Kompas.com - 18/03/2017, 13:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.

Pernyataan pimpinan KPK dinilai berdampak besar terhadap penilaian KPK sebagai lembaga independen di mata publik.

"Jangan sampai KPK terdegradasi karena perilaku dan ucapan pimpinan," ujar anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

Masinton mengatakan, pimpinan KPK sebaiknya tidak mengutarakan kata-kata yang membangun opini negatif terhadap perorangan atau lembaga lain.

(baca: ICW: Usut E-KTP, KPK Jangan Menceburkan Diri dalam Politik)

Kata-kata yang disampaikan dalam mengomentari indikasi korupsi pihak-pihak tertentu sebaiknya tidak melukai banyak pihak.

Menurut Masinton, pimpinan KPK sebaiknya mengedepankan praduga tak bersalah dan sisi objektif.

Selain itu, pernyataan yang disampaikan juga sebaiknya tidak menimbulkan gejolak politik.

"Lebih baik senyap tapi pasti. Jangan sebar opini yang tentu melukai banyak pihak. Jadi perlu cermat dan hati-hati," kata Masinton.

 
 

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari mengomentari salah satu pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Menurut Qodari, pernyataan Agus Rahardjo bahwa kasus e-KTP dikhawatirkan menimbulkan guncangan politik, sebenarnya tidak perlu diucapkan.

"Kerja KPK bisa rusak ketika timbul pernyataan yang genit dari Ketua KPK. Kecenderungan seperti ini muncul lagi," kata Qodari.

Menurut Qodari, pernyataan Agus tersebut sama saja menceburkan KPK dalam kepentingan politik.

Qodari mengatakan, pimpinan KPK sebaiknya hanya menjelaskan fakta hukum, tanpa memberi persepsi atau penafsiran kepada publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com