Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo Budi dan Akbar Tandjung Bakal Temui Habibie Bahas Setya Novanto

Kompas.com - 14/03/2017, 22:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan pihaknya segera membahas terkait disebutnya nama Setya Novanto dalam dakwaan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Priyo mengaku sudah mengontak Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung untuk menemui Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Ketua Dewan Kehormatan. 

"Kemarin saya sudah kontak-kontakan dengan Pak Akbat Tanjung. Saya bincang-bincang di telepon dan sepakat mau mendiskusikan masalah ini dengan Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Pak (Bacharuddin Jusuf) Habibie," kata Priyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

(Baca: Para Pimpinan Golkar Terseret Kasus E-KTP, Yorrys Sebut Menyedihkan)

Ia menambahkan, Habibie merupakan sosok yang dihormati semua pihak di Partai Golkar.

Posisi Pak Habibie sebagai Presiden ketiga RI sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Golkar, kata Priyo, membuatnya sangat dihormati.

Priyo menambahkan, selepas masa jabatannya sebagai Presiden RI, Habibie pun mampu memperlihatkan kapasitasnya sebagai negarawan.

"Pokoknya semua hormat ke Pak Habibie. Pak Akbar, Pak Ical hormat semua. Insya Allah dalam satu atau dua hari ke depan saya akan bertemu Pak Habibie menyampaikan perkembangan terkini yang berkaitan dengan Pak Novanto," lanjut Priyo.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Politik dan Hukum Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan ada keresahan di internal Golkar saat nama Novanto disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

Hal itu, kemudian diamini oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar Priyo Budi Santoso. Ia mengatakan internal Golkar merasa prihatin saat nama Novanto dibacakan sebagai pihak yang mengatur dan membagikan uang dalam pusaran korupsi e-KTP.

(Baca: Sekretaris Dewan Kehormatan: Ada Keprihatinan di Internal Golkar)

"Saya enggak tahu tepatnya apa dengan bahasa apa menggambarkan kondisi ini. Mungkin lebih tepat keprihatinan karena menyangkut posisi tertinggi di Partai Golkar," kata Priyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Kompas TV Setnov Siap Bersaksi di Sidang KTP Elektronik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung di Pilkada DKI

Nasional
KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

KSAL Sebut Pelatihan Prajurit Pengawak Kapal Selam Scorpene Akan Dimulai Usai Kontrak Efektif

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Draf RUU Penyiaran: Migrasi Radio Analog ke Digital Maksimal 2028

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-Diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

RUU Penyiaran Larang Siaran Berlangganan Memuat Materi LGBT

Nasional
Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Nasional
Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Idul Adha

Nasional
Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Ketua KPK Tak Masalah Capim dari Polri dan Kejagung Asal Berintegritas

Nasional
KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

KPU Sebut Klaim Perindahan Suara PPP di Papua Pegunungan Tak Konsisten

Nasional
Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Utak-atik Masa Jabatan Hakim Konstitusi lewat Revisi UU MK Dinilai Upaya Menawan Independensi MK

Nasional
Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Buka Masa Persidangan V DPR RI, Puan Imbau Anggota Laksanakan Tugas Konstitusional dengan Optimal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com