Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Tiga Jam, Demokrat Belum Bersikap soal Putaran Kedua Pilkada DKI

Kompas.com - 06/03/2017, 17:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat belum memutuskan sikap terkait putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Setelah menggelar rapat pleno selama tiga jam di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (5/3/2017), belum ada keputusan yang diambil.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, rapat hanya membahas secara umum mengenai evaluasi pilkada 2017 di 101 daerah. Demokrat mengklaim menangkan 44,5 persen dari pilkada yang diikuti.

"Belum masuk ke daerah per daerah, termasuk DKI," kata Syarief usai rapat.

Partai Demokrat sebelumnya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada putaran pertama. Namun, paslon nomor pemilihan 1 itu meraih suara paling kecil sehingga gugur dari kontestasi.

Sementara, pasangan nomor pemilihan 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan nomor pemilihan 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga tidak ada yang meraih suara di atas 50 persen, sehingga pilkada DKI dilanjutkan pada putaran kedua.

Syarief mengatakan, dalam waktu dekat akan ada rapat khusus yang akan menentukan sikap Demokrat di putaran dua pilkada DKI.

"Ini kan (pemungutan suara putaran dua) 19 April, kita masih punya waktu, tolong sabar," ucap Syarief.

Syarief menambahkan, rapat pleno yang berlangsung sore ini tidak dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena yang bersangkutan berhalangan hadir.

SBY menunjuk Syarief, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin untuk memimpin rapat.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bahwa Pilkada DKI Jakarta tidak lagi penting bagi partainya.

(Baca: Demokrat: Sudah Selesai, Pilkada DKI Enggak Begitu Penting buat Kami)

Menurut Hinca, arah Partai Demokrat di Pilkada DKI baru akan dibahas dalam rapat pleno DPP siang ini.

Kompas TV Lantas apa yang membuat Partai Demokrat masih bimbang menentukan arah dukungan di putaran kedua Pilkada Jakarta? Untuk membahasanya, Kompas Petang akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Roy Suryo dan pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com