Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelaan terhadap Sri Rabitah Diminta Tak Gegabah

Kompas.com - 28/02/2017, 14:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas TKI, Fahri Hamzah, menyatakan, bantuan hukum terhadap Sri Rabitah masih harus menunggu keterangan lebih lanjut.

Sebab, rumah sakit yang menjadi tempat operasi Sri Rabitah di Qatar tentu menyimpan keterangan medis terkait dugaan pencurian ginjal milik Sri.

"Ditanya dulu. Kalau memang merasa dicuri dia harus bersaksi dulu. Kesaksian dilengkapi dengan keterangan rumah sakit. Itu mereka bisa beri keterangan betulkah itu ada pencurian atau perdagangan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

"Karena enggak mungkin mereka ambil tanpa kesepakatan. Dan kalau ada persetujuan, dilakukan secara sadar atau sepihak, itu harus jelas," lanjut Fahri.

(baca: Sri Rabitah: Saya Tidak Ikhlas Ginjal Saya Diambil Diam-diam)

Ia meyakini, jika memang ada bukti kuat yang menunjukan ginjal Sri dicuri, Pemerintah Qatar pastinya akan memprosesnya secara hukum.

"Kalau betul itu pencurian organ, saya kira di sana ada hukuman yang keras. Kesaksian korban nanti yang menentukan," papar Fahri.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Sukamta, meminta agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons kabar pencurian ginjal Sri Rabitah.

"Saya baru kontak Pak Dubes. Kedutaan baru mencari fakta-faktanya, supaya kita tahu kebenarannya. Ini sebenarnya kan kasus sejak 2014 dan baru terungkap saat ini. Kami pasti tidak mau gegabah," papar Sukamta melalui pesan singkat, Selasa (28/2/2017).

(baca: Kepala BNP2TKI: Hasil Pemeriksaan RS NTB, Ginjal Sri Rabitah Lengkap)

Ia menambahkan, jika di lapangan benar adanya serta didukung bukti yang kuat, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana bisa mengupayakan agar kasus tersebut diproses secara hukum dan memberi bantuan hukum kepada Sri Rabitah.

"Pembelaan harus ada tetapi harus cermat, tidak boleh gegabah," tutur Sukamta.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menuturkan, pihaknya telah mendapatkan informasi terbaru terkait kasus Sri Rabitah.

(baca: Izin Agen TKI Akan Dicabut Jika Ginjal Sri Rabitah Terbukti Hilang)

Dari hasil pertemuan Pemerintah Daerah NTB dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, hasil sementara menyatakan bahwa ginjal Sri Rabitah masih lengkap.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB dan dokter bagian Radiologi.

Nusron menggarisbawahi, hasil sementara yang diterimanya belum 100 persen benar, karena itu untuk memastikannya secara utuh apakah ginjal Sri masih lengkap atau tidak akan dilakukan setelah operasi.

"Saya mohon teman-teman sabar terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi karena masih simpang siur antara keterangan yang didapat dari Qatar maupun yang di sini," ucap Politisi Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com